JAKARTA, balipuspanews.com – Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI di ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Rapat membahas sejumlah agenda antara lain Pemaparan Anggara Hasil Relaksasi APBN TA 2025, Pembahasan RKA-K/L TA 2026 dan RKP K/L Tahun 2026 dan isu-isu aktual terkait rencana Kemenbud merevisi dan menulis ulang kembali tentang sejarah Indonesia.
Di akhir rapat, Komisi X DPR RI memberikan sejumlah rekomendasi sebagai kesimpulan dari rapat ini. Salah satunya menyepakati agar pemerintah dalam hal ini Kemenbud RI segera melakukan uji publik dalam penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Komisi X DPR RI mendesak Kemenbud RI untuk segera melakukan uji publik penulisan sejarah Indonesia dengan melibatkan seluas-luasnya pemangku kepentingan di bidang sejarah,” ucap Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani membacakan kesimpulan rapat kerja.
Dalam rapat yang berkembang mayoritas Anggota Komisi X DPR RI mempertanyakan urgensi dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menjadikan revisi penulisan sejarah Indonesia sebagai prioritas program kementerian yang dipimpinnya.
Terhadap rencana itu, Lalu Hadrian Irfani mengatakan DPR RI memberi kesempatan saja dulu kepada Menteri Kebudayaan untuk melakukan uji publik itu.
“Nanti perkembangannya seperti apa? Kita akan menerima informasi dari beliau laporan perkembangannya seperi apa? Karena di raker sebelumnya kita sudah sama-sama menyepakati untuk mendesak melakukan uji publik,” imbuh Lalu Ari, panggilan akrab Lalu Hadrian Irfani.
Lalu Ari menambahkan semakin cepat dilakukan uji publik maka semakin bagus.
“Nah diuji publik itulah nanti semua bisa hadir. Silakan dikeluarkan uneg-uneg kita,” ujarnya.
Lalu Ari juga meminta Menbud Fadli Zon melibatkan semua elemen masyarakat
Semangat terus. Dan tolong melibatkan semua masyarakat. Entah itu akademisi, praktisi, dan ahli dalam setiap program-program untuk kepentingan masyarakat kita,” sebutnya.
Di kesempatan sama, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan meski menuai penolakan atas rencana revisi penulisan sejarah Indonesia, namun pihaknya bersikukuh tetap melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.
Fadli beralasan, penulisan ulang sejarah bukan hal baru di Indonesia, hal tersebut sudah ada sejak Orde Baru.
“Penulisan sejarah ini merupakan sebuah program bukan satu program baru tapi program kelanjutan,” kata Fadli dalam rapat kerja.
Ia menjelaskan pada masa Orde Baru, Kementerian Kebudayaan membuat penulisan sejarah dan memuat beberapa peristiwa penting, termasuk Pemilu.
Namun, proyek tersebut belum diperbarui sejak ditulis terakhir kali pada tahun 1976-1977 hingga berlanjut di era Presiden BJ Habibie.
“Di era Abdurrahman Wahid, Bu Mega, Pak SBY dan Pak Jokowi belum ada,” terang Fadli.
Fadli mengaku khawatir apabila penulisan ulang sejarah Indonesia tidak dilanjutkan maka Indonesia akan kehilangan jati dirinya.
“Kita selalu mengutip founding Father Bung Karno jangan sekali meninggalkan sejarah, jadi sejarah harus ditulis atau lupakan saja,” imbuh Fadli.
Fadli yang juga politisi Partai Gerindra memastikan tidak ada kepentingan politik tertentu dari rencana revisi penulisan sejarah Indonesia. Iapun menegaskan penulisan ulang sejarah di era Presiden Prabowo Subianto bakal dibuat dengan perspektif Indonesia sentris.
“Kalau perspektif Indonesia sentris mengutamakan kepentingan nasional, berbeda dengan kepentingan kolonial atau Belanda,” tegas Fadli.
Geruduk Ruang Rapat
Sementara itu, di tengah memanasnya perdebatan raker, terjadi insiden aksi demo penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil di balkon ruang rapat.
Sambil membentangkan spanduk dan poster penolakan, para aktivis berteriak meminta dihentikan rencana revisi penulisan ulang sejarah Indonesia.
Momen itu bermula ketika Fadli Zon hendak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para Anggota Komisi X DPR.
“Hentikan pemutihan sejarah,” ujar salah satu anggota koalisi yang langsung disambut “hentikan.”
“Dengarkan suara korban,” timpal aktivis lainnya bersahutan.
Kegaduhan aksi geruduk aktivis Koalisi Masyarakat Sipil membuat Menbud Fadli Zon menghentikan bicaranya sambil menoleh ke arah balkon.
Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani meminta aktivis Koalisi Masyarakat Sipil menghentikan aksinya.
“Saya rasa cukup ya, cukup. Tolong kembali ke tempat masing-masing,” ujar Lalu.
Namun seruan Lalu Ari tak digubris.
“Lawan sisa-sisa orde Baru,” seru anggota koalisi.
Lalu pun meminta pengamanan dalam (pamdal) untuk mengamankan para aktivis ke luar ruang rapat.
“Ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Pamdal tolong diamankan,” perintah Lalu Ari.
Para aktivis Koalisi Masyarakat Sipil pun melipat poster dan spanduk kemudian keluar dari balkon ruang rapat Komisi X DPR. Mereka terlihat digiring keluar lingkungan Komplek Parlemen oleh Pamdal DPR RI.
Atas insiden itu, Lalu Ari meminta maaf kepada Menbud Fadli Zon dan jajaran.
“Saya mohon maaf kepada Pak Menteri beserta jajaran. Tadi ada insiden drama sedikit. Itu murni tiba-tiba. Di luar jangkauan kami. Kami mohon maaf,” ucap Lalu Ari.
Menbud Fadli Zon pun menimpali dengan senyum dan candaan.
“Dulu juga kita begitu. Biasa,” kelakar Fadli yang juga dikenal aktivis 1998.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
