I Nyoman Parta ( tengah) dan I Wayan Gede Wiriawan (kiri).
I Nyoman Parta ( tengah) dan I Wayan Gede Wiriawan (kiri).
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com-
Dewan Bali kini sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang ketenagakerjaan di Bali untuk meningkatkan upah serta jaminan para pekerja yang dipandang selama ini masih dibawah dan tidak mengikuti aturan yang ada.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Ketenagakerjaan I Nyoman Parta mengatakan, ruang lingkup dari Ranperda ketenagakerjaan yang kini sedang disempurnakan bersama stakeholder terkait berkaitan dengan persoalan pelatihan, jaminan sosial, dan sistem pengupahan, menjadi intisari Perda ketenagakerjaan.

Politisi PDIP ini mengatakan bahwa masih banyak perusahaan di Bali yang belum memberikan hak kepada tenaga kerja seperti sistem pengupahan yang berlaku dan jaminan yang harus didapatkan oleh pekerja.

“Banyak perusahaan yang memberi upah dibawah upah minimum kabupaten (UMK). Sektor pariwisata juga ada memberi gaji kecil, kami banyak mendapat slip gaji yang masih dibawah,” terang pria asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Rabu (12/6) usai rapat di ruang Rapat Gabungan, kantor DPRD Provinsi Bali.

Lebih lanjut Parta mengungkapkan, tak hanya perusahaan kecil dan baru saja yang memeberi upah dibawah dan jaminan kesehatan, namun perusahaan besar ada yang masih memeberi upah kecil.

“Perusahan besar yang populer yang bergerak dibidang souvenir juga tidak memberi jaminan kesehatan terhadap karyawannya,” bebernya.

Dalam rapat pembahasan Ranperda
penyelenggaraan ketenagakerjaan bersama eksekutif yang membidangi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, Parta memeberi kesempatan untuk memberi masukan demi mengasilkan Perda yang berpihak kepada tenaga kerja lokal. Disamping itu parta mengimbau agar masukan yang diberikan tidak mengambil penuh norma yang ada. Contoh perlindungan tenaga lokal, tidak ada secara detail mengatur karena ada persoalan, maka dibuatkanlah Perda.

“Perda sifatnya responsif. Kita ada aturan, ada lapangan, aturan tidak bisa menyelesaikan semua, maka kita buatkan aturan baru, tetapi tidak menyimpang,” imbuhnya.

Rapat yang berjalan alot yang dimulai dari pukul 10.00 Wita hingga pukul 13.00 Wita, banyak mendapat saran atau masukan dari kabupaten/kota yang mengikuti.

Dalam kesempatan yang sama, staf ahli DPRD, Dr. I Wayan Gede Wiriawan, S.H., M.H. mengatakan, berbicara pengupahan di Indonesia, dari pandangan akademis, belum memiliki sistem. Hanya saja baru memiliki jenis-jenis pengupahan.
Misalnya upah minimum, upah sektoral dan lain-lian.

Berbicara menyangkut sistem, terkait pengupahan ini menyangkut tiga hal.
Pertama hal terkait regulasi khusus. Kedua perlu dibuatkan personil-personil, baik sebagai pelaksana atau pengawas. Dan yang ketiga, akan terbentuk kultur budaya.

Ini semua diharapkan diatur secara khusus. Siapa yang akan menerapkan sistem upah minimum, sistem upah sektoral, dan struktur harus jelas.

Dikatakan Wiriawan bahwa nantinya ada upah yang tertinggi disebut upah layak. Dimana upah yang dimaksud adalah upah yang menentukan kewajaran.

“Namun kenyataan yang terjadi dilapangan, upah minimum menjadi upah rata-rata. Banyak perusahaan yang sudah bisa memberi upah yang lebih jauh lebih tinggi, ketika sudah mengikuti upah yang ditetapkan pemerintah malah menurunkan upahnya,”tandasnya.(bud/bpn/tim)