28.7 C
Denpasar
04/07/2022, 7:39 PM
NasionalJakartaPutusan MK Terkait UU Cipta Kerja Berpotensi Menimbulkan Masalah

Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Berpotensi Menimbulkan Masalah

balipuspanews google news
- Advertisement -

JAKARTA, balipuspanews.com – Putusan uji materi atau judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat berpotensi menimbulkan masalah baru.

Putusan inkonstitusional bersyarat dimaksud karena MK mensyaratkan kepada Pemerintah dan DPR selaku pembuat UU Cipta Kerja melakukan revisi selama dua tahun. Bila selama kurun waktu itu tidak direvisi maka UU Cipta Kerja baru dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan seharusnya putusan MK bersifat final dan mengikat karena sudah mencakup pengujian dari aspek uji materiil maupun aspek uji formil. Namun, Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja dinilainya baru sebatas uji formil.

Penegasan disampaikan Arsul Sani dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Menakar Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja Pascaputusan MK’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Arsul memprediksi akan muncul masalah baru bila pemerintah dan DPR yang kemudian sudah merevisi UU Cipta Kerja tetapi masih ada ketidakpuasan di masyarakat dari hasil uji materiil.

Baca :  Cegah Penyebaran PMK, Polisi Cek Kandang Sapi

“Karena kalau pemerintah dan DPR sudah memperbaiki, kemudian hasil perbaikannya itu secara materiil ada yang tidak puas elemen warga negara ini, ini kan diuji lagi secara materiil,” ucap Arsul.

Arsul yang juga Anggota Komisi III (membidangi hukum) DPR RI menilai MK seharusnya membuat putusan sekaligus baik uji materiil maupun uji formilnya. Sehingga perbaikan bisa dilakukan DPR dan pemerintah sekali saja.

“Mestinya menurut saya, MK memutuskannya itu sekaligus. Baik uji formil maupun materiilnya, jangan sendiri-sendiri. Sehingga pembentuk undang-undang kalau pun harus memperbaiki, bahkan harus mengganti undang-undang itu, satu kali kerjaan, tidak menimbulkan potensi menimbulkan masalah,” ujarnya.

Dengan demikian, Arsul berpandangan bahwa putusan MK tidak mengikuti prinsip menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah.

“Jadi buat saya ini adalah sebuah keputusan yang menyelesaikan masalah tapi potensi mendatangkan masalah,” tegasnya.

Pembicara lainnya, Anggota DPR RI Firman Soebagyo yang hadir sebagai saksi fakta mewakili DPR RI secara kelembagaan mengakui prinsip putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak ada dalam putusan terkait UU Cipta Kerja ini. Tetapi yang ada sekarang ini kan tafsirnya kemana-mana.

Baca :  Taekwondo Buleleng Persembahkan Raihan Membanggakan di Tiga Ajang

“Artinya bahwa tidak boleh ada tafsir lain, bahwa undang-undang ini dinyatakan batal atau tidak perlu. Bahkan tidak ada satu pasalpun yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam amar putusan itu juga disampaikan oleh hakim MK berkali-kali bahwa UU Cipta kerja ini dianggap inkonstitusional,” terang Firman.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dan mantan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja ini mengatakan dalam putusan MK tersebut sebenarnya tidak membatalkan pasal perpasal UU Cipta kerja tetapi hanya penyempurnaan. Terkait itu, ia memastikan DPR akan segera memasukan revisi UU Cipta Kerja sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Desember ini kita akan menyusun program legislasi nasional untuk 2022 jangka panjang dan jangka menengah. Itu nanti akan kita masukkan ke program legislasi nasional,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Prof.Dr Juanda mengatakan secara akademisi ia berpandangan putusan MK memang aneh, bingung dan tidak konsisten.

Baca :  Rembug Nasional dan Rapat APTISI, Gurbernur Harap Momentum Majukan Pendidikan Indonesia

“Tidak konsisten dengan apa dengan prinsip-prinsip negara konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum, artinya seharusnya para hakim konstitusi itu tidak ada yang disetting. Kalau memang mengatakan ini cacat prosedur sebagai orang hukum, ya bulat cacat prosedur,” kata Juanda.

Perbedaan pendapat dari sembilan hakim MK yang memutus uji materi UU Cipta Kerja itu, menurut Juanda bisa jadi karena masing-masing hakim konstitusi memegang mazhab berbeda.

“Sehingga muncullah perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimana 5 hakim MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan 4 hakim MK lainnya menyatakan tidak ada masalah,” ucap Juanda.

Seharusnya menurut Juanda, apabila berpegang pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat maka ketika sebuah undang-undang dikatakan cacat secara formil, maka seharusnya MK memutuskan bahwa secara utuh MK harus menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak berlaku.

“MK seharusnya secara utuh menyatakan UU Cipta Kerja tidak berlaku. Ini yang tidak konsisten seperti yang disebut Pak Arsul tadi,” tegas Juanda.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

- Advertisement -
- Advertisment -

Terpopuler

Balipuspanews TV
Video thumbnail
DPRD Buleleng Beserta Jajaran Mengucapkan Selamat Menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan
01:14
Video thumbnail
Sambutan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, S T Tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan
00:53
Video thumbnail
Jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Suci Idul Fitri 1443 Hijriah
01:09
Video thumbnail
Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Karangasem Masih Stabil
01:11
Video thumbnail
Pelaku Illegal Logging Ditangkap Petugas TNBB
01:29
Video thumbnail
Memasuki Bulan Ramadhan, Kunjungan Wisatawan ke Desa Penglipuran Menurun
01:23
Video thumbnail
Tahap Perbaikan, Pelabuhan Padangbai Hanya Operasikan Satu Dermaga
01:27
Video thumbnail
Wujudkan Keselamatan Mudik Lebaran, Dishub Denpasar Cek Kondisi Angkutan
02:26
Video thumbnail
Nikahi Wanita Pujaan, Tersangka Narkoba Dikawal Ketat Polisi
03:03
Video thumbnail
Panen Raya, Karangasem Semakin Menggeliat Jadi Sentra Kapas
03:58
Video thumbnail
Jelang Arus Mudik, Sejumlah SPBU di Jembrana Diperiksa
02:41
Video thumbnail
Denpasar Akan Jadi Pilot Project Transisi Energi Bersih
02:29
Video thumbnail
Diserbu Pembeli, Agen Migor Curah di Pasar Negara Kehabisan Stok
01:42
Video thumbnail
Stok Solar untuk Nelayan Mulai Aman
02:17
Video thumbnail
Megangsingan Diinstruksikan Jadi Agenda Rutin Kepariwisataan
03:19
Video thumbnail
Kasus Gigitan Anjing Rabies Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan di Zona Merah
01:47
Video thumbnail
Desa Adat Gerokgak Segera Buat Upacara Pasca Sejumlah Makam Dirusak Misterius
02:47
Video thumbnail
Kue “Hati” yang Dibagikan kepada Siswa SMP di Gianyar Negatif Narkoba
03:14
Video thumbnail
Orang Tak Dikenal Bagikan Kue ke Anak Sekolah Viral di Medsos, Polisi Lakukan Pengecekan
02:09
Video thumbnail
Percetakan Terbakar, Api Hanguskan Ribuan Naskah Ujian SD dan SMP se Kabupaten Buleleng
03:27
Video thumbnail
Pertamina Buka Suara Terkait Pasokan Pertalite dan Solar
03:07
Video thumbnail
Covid 19 Melandai, Kasus DBD Melonjak di Karangasem
01:34
Video thumbnail
449 Ribu Lebih Unit Motor di Bali Nunggak Pajak
03:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Dimulai Lagi, Sejumlah Sekolah Masih Terapkan PTM Terbatas
02:09
Video thumbnail
BBM Naik, Pertalite Mulai Langka di Gianyar
01:34
Video thumbnail
April 2022, Sebagian Besar Wilayah Karangasem Diperkirakan Memasuki Awal Musim Kemarau
02:04
Video thumbnail
Harga Minyak Curah di Karangasem Merangkak Naik
01:13
Video thumbnail
Selama Tiga Bulan, Kasus Gigitan Anjing Rabies di Jembrana Tertinggi di Bali
01:24
Video thumbnail
Erick Thohir Minta Fasilitas UMKM Lokal Diperluas di Pelabuhan Sanur
02:13
Video thumbnail
Sembahyang ke Pura Besakih Kena Retribusi, Ini Penjelasan Pengelola
02:30
Video thumbnail
Harga Lebih Murah, Warga Rela Antre Beli Migor Curah
01:09
Video thumbnail
Hujan Deras di Desa Mayong, Jalan Utama Sebagian Ambles Tergerus Longsor
01:49
Video thumbnail
Warga Korban Banjir di Desa Pengambengan Mulai Mengeluh Gatal gatal
02:07
Video thumbnail
Masyarakat yang Ikut Vaksinasi dan Bawa Sampah Plastik, Dapat Sembako
02:54
Video thumbnail
Bangkitkan Heritage City Tour, Sejumlah Dokar Gratis Disediakan di Denpasar
02:06
Video thumbnail
Vaksinasi Booster Masih Rendah, Buleleng Terus Kejar Target
02:31
Video thumbnail
BOR di Rumah Sakit Kabupaten Buleleng 1,72 persen
01:52
Video thumbnail
Presiden Jokowi Terima Pebalap MotoGP di Istana Merdeka
02:28
Video thumbnail
Desa Beraban dan Dauh Peken, Tabanan Ditetapkan Sebagai Desa Ramah Perempuan & Peduli Anak Bersinar
03:49
Video thumbnail
Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara Disaksikan Jokowi
03:57
Video thumbnail
Denpasar Targetkan Cakupan Vaksinasi Booster Capai 50 Persen di April 2022
02:33
Video thumbnail
Seluruh RTH Dibuka, Masyarakat Diimbau Jangan Lengah Prokes
01:32
Video thumbnail
Bookingan Kamar Hotel Penonton Moto GP Mandalika di Karangasem Terancam Batal
01:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Masih Dibatasi 50 Persen
01:45
Video thumbnail
Ribuan Lebih Produk Bernilai Puluhan Juta Hasil Penindakan Loka Pom Dimusnahkan
02:37
Video thumbnail
Pendakian Lewat Jalur Pura Pasar Agung Dilarang Jelang Piodalan Purnama Kedasa
01:29
Video thumbnail
Isoter Asrama Undiksha Ditutup
01:52
Video thumbnail
Kasus Terus Melandai, Vaksinasi Booster di Buleleng Terus Digencarkan
01:49
Video thumbnail
Genjot Vaksinasi Booster, Pemkab Jembrana Juga Sediakan Hadiah Menarik
02:26
Video thumbnail
Volume Sampah di Denpasar Meningkat 20 Persen Pasca Nyepi
02:32
Member of