28.7 C
Denpasar
26/01/2022, 10:05 PM
NasionalJakartaPutusan MK Terkait UU Cipta Kerja Berpotensi Menimbulkan Masalah

Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Berpotensi Menimbulkan Masalah

balipuspanews google news

JAKARTA, balipuspanews.com – Putusan uji materi atau judicial review Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat berpotensi menimbulkan masalah baru.

Putusan inkonstitusional bersyarat dimaksud karena MK mensyaratkan kepada Pemerintah dan DPR selaku pembuat UU Cipta Kerja melakukan revisi selama dua tahun. Bila selama kurun waktu itu tidak direvisi maka UU Cipta Kerja baru dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan seharusnya putusan MK bersifat final dan mengikat karena sudah mencakup pengujian dari aspek uji materiil maupun aspek uji formil. Namun, Putusan MK mengenai UU Cipta Kerja dinilainya baru sebatas uji formil.

Penegasan disampaikan Arsul Sani dalam diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema ‘Menakar Inkonstitusionalitas UU Cipta Kerja Pascaputusan MK’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Arsul memprediksi akan muncul masalah baru bila pemerintah dan DPR yang kemudian sudah merevisi UU Cipta Kerja tetapi masih ada ketidakpuasan di masyarakat dari hasil uji materiil.

“Karena kalau pemerintah dan DPR sudah memperbaiki, kemudian hasil perbaikannya itu secara materiil ada yang tidak puas elemen warga negara ini, ini kan diuji lagi secara materiil,” ucap Arsul.

Arsul yang juga Anggota Komisi III (membidangi hukum) DPR RI menilai MK seharusnya membuat putusan sekaligus baik uji materiil maupun uji formilnya. Sehingga perbaikan bisa dilakukan DPR dan pemerintah sekali saja.

“Mestinya menurut saya, MK memutuskannya itu sekaligus. Baik uji formil maupun materiilnya, jangan sendiri-sendiri. Sehingga pembentuk undang-undang kalau pun harus memperbaiki, bahkan harus mengganti undang-undang itu, satu kali kerjaan, tidak menimbulkan potensi menimbulkan masalah,” ujarnya.

Dengan demikian, Arsul berpandangan bahwa putusan MK tidak mengikuti prinsip menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah.

“Jadi buat saya ini adalah sebuah keputusan yang menyelesaikan masalah tapi potensi mendatangkan masalah,” tegasnya.

Pembicara lainnya, Anggota DPR RI Firman Soebagyo yang hadir sebagai saksi fakta mewakili DPR RI secara kelembagaan mengakui prinsip putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak ada dalam putusan terkait UU Cipta Kerja ini. Tetapi yang ada sekarang ini kan tafsirnya kemana-mana.

“Artinya bahwa tidak boleh ada tafsir lain, bahwa undang-undang ini dinyatakan batal atau tidak perlu. Bahkan tidak ada satu pasalpun yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun dalam amar putusan itu juga disampaikan oleh hakim MK berkali-kali bahwa UU Cipta kerja ini dianggap inkonstitusional,” terang Firman.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dan mantan Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja ini mengatakan dalam putusan MK tersebut sebenarnya tidak membatalkan pasal perpasal UU Cipta kerja tetapi hanya penyempurnaan. Terkait itu, ia memastikan DPR akan segera memasukan revisi UU Cipta Kerja sebagai RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Desember ini kita akan menyusun program legislasi nasional untuk 2022 jangka panjang dan jangka menengah. Itu nanti akan kita masukkan ke program legislasi nasional,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Prof.Dr Juanda mengatakan secara akademisi ia berpandangan putusan MK memang aneh, bingung dan tidak konsisten.

“Tidak konsisten dengan apa dengan prinsip-prinsip negara konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum, artinya seharusnya para hakim konstitusi itu tidak ada yang disetting. Kalau memang mengatakan ini cacat prosedur sebagai orang hukum, ya bulat cacat prosedur,” kata Juanda.

Perbedaan pendapat dari sembilan hakim MK yang memutus uji materi UU Cipta Kerja itu, menurut Juanda bisa jadi karena masing-masing hakim konstitusi memegang mazhab berbeda.

“Sehingga muncullah perbedaan pendapat (dissenting opinion) dimana 5 hakim MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan 4 hakim MK lainnya menyatakan tidak ada masalah,” ucap Juanda.

Seharusnya menurut Juanda, apabila berpegang pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat maka ketika sebuah undang-undang dikatakan cacat secara formil, maka seharusnya MK memutuskan bahwa secara utuh MK harus menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak berlaku.

“MK seharusnya secara utuh menyatakan UU Cipta Kerja tidak berlaku. Ini yang tidak konsisten seperti yang disebut Pak Arsul tadi,” tegas Juanda.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

- Advertisement -
- Advertisment -
Balipuspanews TV
Video thumbnail
Ular Pura Goa Lawah Muncul, Warga Menyebut Sebagai Pertanda Baik
01:29
Video thumbnail
Cegah Penularan Covid 19, Besuk Tahanan Dilarang
01:35
Video thumbnail
Rutan Polresta Membludak, Mayoritas Tahanan Narkoba dan Kriminal
02:19
Video thumbnail
Pantai di Klungkung Akan Dibuatkan Tanggu Pengaman
01:44
Video thumbnail
Pasca Berstatus Zona Hijau, RSU Klungkung Kembali Rawat Pasien Covid 19
02:13
Video thumbnail
Atlet Muaytai Klungkung Raih Lima Medali di Kejurnas Makassar
02:12
Video thumbnail
Warga Resah, Babi Milik Warga Abang Mati Misterius
02:01
Video thumbnail
Pasien Isoman di Denpasar Mulai Dipindahkan ke Isoter
02:17
Video thumbnail
Rest Area Goa Jepang Akan Menjadi Tempat Rekreasi
01:44
Video thumbnail
Hindari Tahanan Kembali Kabur, Polres Revitalisasi Sel
02:23
Video thumbnail
Hadapi Varian Omicron, Masyarakat Jangan Panik, Tetap Disiplin Prokes
02:50
Video thumbnail
Pengamen dan Gepeng di Denpasar Dipulangkan ke Daerah Asal
02:15
Video thumbnail
Harga Minyak Goreng di Klungkung Dipastikan Stabil
02:02
Video thumbnail
Pelayanan Vaksinasi Booster di Puskesmas Mulai Dilakukan
02:07
Video thumbnail
Seminggu, Minyak Goreng di Buleleng Harus Menyesuaikan di Harga Rp 14 Ribu
01:53
Video thumbnail
Vaksin Booster Sudah Bisa Dilakukan di Puskesmas, Ini Syaratnya
01:36
Video thumbnail
Polisi Bubarkan Kerumuman yang Bisa Meresahkan Masyarakat
01:36
Video thumbnail
BLT DD di Buleleng Kembali Bergulir
02:32
Video thumbnail
Ciptakan Ekosistem Ekonomi Digital, Bandara Ngurah Rai Dukung QRIS
03:10
Video thumbnail
Monumen “Sita Kepandung” Akan Dibangun di Simpang Enam Denpasar
03:20
Video thumbnail
Tiga Tahanan Kasus Pencurian Kabur
01:20
Video thumbnail
Desa Adat Buleleng Sepakat Tak Buat Ogoh Ogoh
02:42
Video thumbnail
Berkunjung ke Gianyar, Kak Seto Ajak Anak Dengarkan Dongeng
02:52
Video thumbnail
Korsleting Kerap Jadi Pemicu Kebakaran, Damkar Karangasem Himbau Warga Perhatikan Instalasi Listrik
01:52
Video thumbnail
Bali Kembali Dipilih Jadi Tuan Rumah Event Bertaraf Internasional
03:01
Video thumbnail
Harga Bawang Merah Turun Petani Kintamani Menjerit
02:08
Video thumbnail
Capaian Vaksin Sudah Penuhi Target, Buleleng Siap Terima Booster Dosis III
01:55
Video thumbnail
Pawai Ogoh Ogoh di Jembrana Menunggu Perkembangan Kasus Covid-19
03:42
Video thumbnail
Vaksinasi Anak Usia 6 11 Tahun Masuk Dosis ke II
02:23
Video thumbnail
Vaksin Booster Dimulai, Masyarakat Diminta Cek Tiket dan Jadwal Vaksinasi di PeduliLindungi
02:09
Video thumbnail
Bali Siap Terima Booster Dosis Ketiga
02:44
Video thumbnail
Penjual Hewan Penular Rabies di Pasar Satria Ditertibkan
02:21
Video thumbnail
Cegah Terjadinya Banjir, Pembersihan Saluran Air di Denpasar Terus Digencarkan
02:06
Video thumbnail
Badai dan Puting Beliung di Selat Bali, Penyeberangan Kembali Lumpuh
01:52
Video thumbnail
PTMT 100 Persen di Buleleng Sudah Mulai Dilakukan, Prokes Harus Tetap Diawasi
02:14
Video thumbnail
Tekan Penularan Kasus, Tracing Jemput Bola Terus Digencarkan di Denpasar
02:01
Video thumbnail
Diterjang Derasnya Air Sungai, Akses Jalan Menuju Villa dan Pantai di Tegal Besar, Klungkung Putus
01:42
Video thumbnail
Selama Dua Minggu Kasus Covid-19 Naik, Satgas Minta Warga Lebih Waspada
01:38
Video thumbnail
Tambah Daya Tarik Wisatawan, Pantai Jungutbatu, Nusa Penida Akan Ditata
02:14
Video thumbnail
Polisi Diminta Usut Tuntas Dugaan Vaksin Booster Ilegal
02:14
Video thumbnail
Puluhan Ekor Penyu Hasil Tangkapan Pangkalan TNI AL Dilepas di Pantai Kuta
01:30
Video thumbnail
Hujan Deras Disertai Angin Kencang, Penyebrangan di Pelabuhan Gilimanuk Sempat Ditutup
01:48
Video thumbnail
Penanganan Omicron Diminta Fokus ke Faskes, Bukan Lagi pada Angka Penularan
02:25
Video thumbnail
Seniman Recycle Apresiasi Lampu Hijau Pembuatan Ogoh-Ogoh Sambut Nyepi Caka 1944
01:45
Video thumbnail
Pembuatan Ogoh-ogoh Diizinkan, MDA Buleleng Tekankan Beberapa Poin
02:29
Video thumbnail
Dengan Penerapan Prokes Ketat, Pawai Ogoh-ogoh Akan Digelar di Denpasar
03:33
Video thumbnail
Antisipasi Varian Baru, Kodim 1609/Buleleng Rapid Acak di Sekolah
02:42
Video thumbnail
Bus Sekolah di Buleleng Mulai Uji Coba Layani Trayek Dalam Kota
02:37
Video thumbnail
Pembelajaran Tatap Muka, Siswa Wajib Punya Aplikasi PeduliLindungi
01:41
Video thumbnail
Disdikpora Karangasem Persiapkan PTM 100 Persen
01:19
Member of