Senin, Juni 24, 2024
BerandaNasionalJakartaRapat Komite IV DPD RI dengan BPS, Senator Bali Pertanyakan Anomali Kemiskinan...

Rapat Komite IV DPD RI dengan BPS, Senator Bali Pertanyakan Anomali Kemiskinan di Daerah Kaya

JAKARTA, balipuspanews.com – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun Anggaran 2025, serta RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2025.

Rapat kerja digelar di Ruangan Sriwijaya, Komplek Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Komite IV DPD RI Dr. Made Mangku Pastika, M.M. di dalam rapat tersebut menyampaikan BPS memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan nasional. Senator Provinsi Bali itu mempertanyakan mengapa terjadi anomali daerah-daerah kaya tapi masyarakatnya miskin.

“Jadi apa yang terjadi, mungkin perlu kita secara terbuka berdasarkan data. Kita tahu bahwa Papua memperoleh Dana Otsus yang besar, tapi belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita berharap BPS sebagai lembaga independen mampu berperan menyelesaikan persoalan ini berdasarkan data-data yang menjadi kewenangannya,” ucap Pastika yang juga mantan Gubernur Bali dua periode.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Novita Anakotta, SH., M.H. mengungkap beberapa persoalan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI. Yaitu pertama, munculnya sejumlah risiko global dalam jangka menengah, diantaranya ialah deglobalisasi, biodiversity loss, kegagalan cyber security dan climate action, serta krisis utang dan lapangan pekerjaan.

BACA :  Terbesar di Bali, Timezone Hadir di MBG Ada Room Party

“Kedua, selain itu Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya,” ucap Senator dari Provinsi Maluku tersebut.

Indonesia, menurutnya mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial akibat rendahnya produktivitas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial. Selain itu capaian infrastruktur Indonesia masih rendah, termasuk terkait layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan di berbagai daerah.

Terdapat tantangan penyusunan dan penyelarasan antara dokumen Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD dengan dokumen Rancangan RPJMN dan Rancangan RKP. APBN 2025 dan berbagai dokumen perencanaan disusun pada masa transisi ke pemerintahan baru.

Oleh katena itu, Novita meminta Pemerintah harus memastikan target dan programnya tercapai sekaligus juga harus memperhatikan visi-misi pemerintahan baru terakomodir di dalam APBN 2025 serta berbagai dokumen perencanaan.

“Sejumlah tantangan yang mengemuka terkait kapasitas fiskal daerah adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah (TKD), tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur, rendahnya local tax ratio, dan kapasitas fiskal daerah dominan rendah dan sedang,” ucap Novita.

BACA :  Sambut HUT Kota Amlapura, Pemkab Karangasem Gelar Pameran UMKM di Lapangan Taman Budaya Candra Buana

Dalam perkembangan rapat tersebut, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPD) Amalia Adininggar Widyasanti, PhD., menyampaikan peranan BPS untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Kami akan menyampaikan perkembangan indikator makro ekonomi, data-data BPS menjadi basis bagi perumusan kebijakan ke depan,” ucap Amalia.

Indikator ekonomi sosial terlihat dalam pertumbuhan yang cukup baik, seperti pertumbuhan ekonomi yang diumumkan 6 Mei 2024 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup solid. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tumbuh 5,11 persen (yoy), ini adalah capaian yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia.

Kawasan Timur Indonesia tumbuh lebih cepat dibanding Kawasan Barat Indonesia, secara spasial tiga kelompok provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku dan Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya didorong oleh kegiatan pertambangan, industri logam, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi tidak merata antar wilayah. Provinsi-provinsi yang merupakan pusat ekonomi di wilayah Pulau Jawa dan Sumatera tumbuh di bawah lima persen,” ucap Amalia Adinggar Widyasanti, PhD.

BACA :  Ajak Anak Muda Gali Potensi Usaha, Bali Screen Printing Community Gelar Festival Basic Bali Mencetak Vol 2

Berdasarkan data statistik tingkat pengangguran dan kemiskinan terus menurun. Hal ini juga dapat dilihat bahwa disparitas antar wilayah masih tinggi, karena sebagian pusat-pusat pertumbuhan ekonomi memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi.

“Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2024 secara nasional 4,82%, TPT tertinggi adalah Provinsi Banten sebesar 7,02 persen dan TPT terendah Provinsi Papua Pegunungan 1,18 persen, namun ada 13 provinsi lebih tinggi daripada nasional,” imbuh Amalia.

Sementara itu Tingkat Kemiskinan pada Maret 2023 di Indonesia adalah 9,36 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi di Papua sebesar 26,03 persen sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali sebesar 4,25 persen. Secara umum tingkat kemiskinan di 16 provinsi lebih tinggi dari pada nasional. Pertumbuhan ekonomi secara umum sudah sangat baik dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tapi masih ada beberapa provinsi yang perlu tumbuh lebih inklusif.

Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular