KARANGASEM, balipuspanews.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Karangasem mengalokasikan Rp 50 miliar dari total rencana pinjaman daerah sebesar Rp 75 miliar untuk RSUD Karangasem mulai mengemuka.
Anggaran tersebut diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, terutama pengadaan alat kesehatan (alkes) yang sebagian besar kondisinya sudah berusia puluhan tahun.
Direktur RSUD Karangasem, dr. Putu Angga Wirayogi, mengungkapkan kebutuhan anggaran rumah sakit jika dihitung secara keseluruhan mencapai sekitar Rp 110 miliar.
Anggaran tersebut mencakup pengadaan alat kesehatan, pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral atau kamar operasi (OK) baru, perluasan ruang Intensive Care Unit (ICU), hingga pembangunan gedung untuk penambahan mesin hemodialisa atau layanan cuci darah.
Menurutnya, kebutuhan tersebut bukan sekadar pengembangan fasilitas, melainkan sudah menyangkut kebutuhan mendesak untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Wirayogi menjelaskan, sebagian besar alat kesehatan yang saat ini digunakan RSUD Karangasem merupakan pengadaan lama, bahkan ada yang berasal dari rentang tahun 1990 hingga 2000.
Kondisi tersebut membuat pembaruan sejumlah peralatan medis menjadi sangat mendesak, khususnya peralatan dasar di ruang OK dan alat-alat bedah.
Jika rencana alokasi Rp 50 miliar tersebut mendapat persetujuan pimpinan daerah dan DPRD, pihak rumah sakit akan memprioritaskan penggunaannya untuk pengadaan alat kesehatan yang paling mendesak.
“Kalau memang diberikan anggaran Rp 50 miliar, tentu kami akan memprioritaskan kebutuhan yang paling urgent terlebih dahulu. Karena kalau dihitung keseluruhan, kebutuhan kami mencapai sekitar Rp110 miliar,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, alokasi Rp 50 miliar tersebut belum mampu menutup seluruh kebutuhan pengembangan dan pembaruan fasilitas RSUD Karangasem.
Karena itu, untuk memenuhi kekurangan anggaran, pihaknya akan kembali mengupayakan sumber pendanaan melalui usulan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, BKK Kabupaten Badung, maupun Kementerian Kesehatan pada tahun anggaran berikutnya.
Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan
