BULELENG, balipuspanews.com – Untuk menurunkan angka kemiskinan di Buleleng pemerintah kini mulai memprioritaskan peningkatan sektor UMKM dan Pertanian sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat membacakan Nota Pengantar Bupati atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Senin (27/6/2022).
Menurut Wabup Sutjidra kondisi ekonomi makro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang mengacu pada indikator sosial ekonomi yaitu Tingkat Kemiskinan tahun 2021 sebesar 6,12 persen. Tingkat pengangguran tahun 2021 sebesar 5,38 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,56 poin. Laju pertumbuhan ekonomi -1,22 persen. Dan Inflasi tahun 2021 sebesar 2,39 persen.
Sementara itu pandemi Covid-19 juga berdampak pada realokasi anggaran antara lain penurunan anggaran pendapatan sebesar 15,4 milyar lebih atau 0,71 dari anggaran semula.
Penurunan anggaran belanja dan transfer sebesar 133,5 milyar lebih atau 5,66 persen dari anggara semula. Penurunan anggaran pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Disisi lain pendapatan dari anggaran yang telah ditetapkan setelah perubahan APBD sebesar 2,1 triliun lebih terealisasi sebesar 2,0 triliun lebih atau sebesar 96,50 persen.
Sebesar 75,47 miliar lebih tidak terealisasi karena adanya penurunan penerimaan dari beberapa sumber pendapatan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Usai rapat, Wabup Sutjidra menjelaskan angka kemiskinan di Buleleng meningkat karena dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa. Ini juga berpengaruh terhadap naiknya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun seiring waktu perekonomian mulai bangkit dan angka kemiskinan mulai bisa ditekan.
“Sekarang perekonomian sudah bangkit sehingga kita bisa proyeksikan angka kemiskinan agar turun ke angka lima persen,” ungkapnya.
Mencapai itu, pemerintah kabupaten berupaya mengoptimalkan sektor UMKM dan Pertanian. Dengan demikian peningkatan angka inflasi dari pengaruh harga sembako juga dapat diminimalisir.
“Itu jalan satu-satunya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena sektor lain belum memungkinkan dan sifatnya masih bertahan saja,” imbuhnya.
Ditanya soal investasi, Wabup asal Desa Bontihing kecamatan Kubutambahan ini menilai belum banyak aktifitas swasta yang dilakukan di Buleleng pasca Covid-19 melanda.
“Tapi mudah-mudahan kedepan ada tanda-tanda investasi sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Buleleng,” katanya
Penulis Nyoman Darma
Editor : Oka Suryawan
