DENPASAR, balipuspanews.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi tahun 2026 melalui penguatan sinergi lintas instansi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan global.
Dalam rangka memperkuat langkah antisipatif tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia serta seluruh pemangku kepentingan TPID Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (26/1/2026).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, serta Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Butet Linda H. Panjaitan.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, perwakilan Polda Bali, TPID kabupaten/kota IHK se-Provinsi Bali, anggota TPID Provinsi Bali, serta Perumda kabupaten/kota IHK di Bali.
Berdasarkan data BPS, inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,91 persen (year on year/yoy). Angka tersebut masih terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1 persen dan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92 persen (yoy).
Kontributor utama inflasi Bali berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,53 persen, sehingga menjadi fokus utama pengendalian inflasi ke depan.
Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan kinerja pengendalian inflasi yang relatif baik dan menempati peringkat ke-18 secara nasional pada tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi TPID antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Bulog, Perumda, serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi yang berkembang di Bali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menyampaikan sejumlah tantangan inflasi sepanjang tahun 2025, antara lain faktor cuaca, meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan di sejumlah wilayah seperti Sumatera dan Jawa. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali.
Memasuki tahun 2026, tantangan pengendalian inflasi diperkirakan semakin kompleks. Beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian meliputi penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi, kondisi cuaca yang tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada Februari–Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga komoditas pangan.
BPS menegaskan pentingnya kesiapan pasokan pangan sebagai kunci pengendalian inflasi, mengingat secara historis terjadi peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut.
Sementara itu, Bulog Provinsi Bali menyampaikan bahwa ketersediaan stok pangan strategis saat ini berada dalam kondisi aman. Bulog juga siap mendukung penguatan stabilisasi harga melalui optimalisasi distribusi serta sinergi dengan program Gerakan Pasar Murah guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID Provinsi Bali memperkuat langkah jangka pendek, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang terbesar inflasi.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Butet Linda H. Panjaitan menyoroti peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra produksi, seperti Kabupaten Tabanan yang mengalami kenaikan volatilitas dari 0,54 persen pada 2024 menjadi 0,82 persen, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja.
Volatilitas yang tinggi dinilai berpotensi meningkatkan ketidakpastian sehingga perlu dimitigasi secara sistematis. Untuk itu, strategi end-to-end dari hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu guna mendukung produktivitas sekaligus sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan, termasuk kerja sama dengan KDKMP serta suplai ke SPPG dari sisi hilir.
Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi pengendalian inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.
Dalam penutupnya, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa sinergi lintas instansi dalam TPID diharapkan semakin solid dan terus diperkuat, terutama dalam mengantisipasi peningkatan permintaan menjelang rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, serta Ramadhan–Idulfitri pada Triwulan I 2026.
Selain itu, penguatan peran Perumda sebagai offtaker perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa serta dukungan pembiayaan perbankan guna memberikan kepastian pasar bagi petani.
Upaya stabilisasi juga perlu dilakukan lebih intensif melalui dukungan sarana dan prasarana pascapanen, penguatan kerja sama antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, serta pengawasan distribusi secara berkelanjutan oleh Satgas Pangan.
Seluruh kabupaten/kota IHK di Bali sepakat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa tanam, perluasan KAD, serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan terjadwal.
Melalui sinergi yang kuat, penguatan peran kelembagaan, serta langkah antisipatif yang terukur, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, BPS, TPID, Perumda, dan Satgas Pangan berkomitmen menjaga stabilitas inflasi Bali agar tetap terkendali, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga daya beli masyarakat.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
