KARANGASEM, balipuspanews.com – Tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karangasem diperkirakan masih berlanjut pada tahun anggaran 2027.
Alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kembali mengalami pengurangan atau rasionalisasi hingga Rp 61,28 miliar. Tak hanya itu, bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung juga mengalami penurunan sebesar Rp 15 miliar.
Berdasarkan pemaparan Sekretaris Daerah (Sekda) Karangasem, I Ketut Sedana Merta, dalam pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Karangasem, pengurangan transfer pusat mencapai Rp61.284.170.000 atau turun sekitar 6,14 persen dibandingkan alokasi yang sebelumnya telah dipasang dalam rancangan APBD.
Jika diakumulasikan dengan penurunan BKK Kabupaten Badung, pendapatan daerah Karangasem mengalami koreksi hingga Rp76.284.170.000.
Sedana Merta menjelaskan, berdasarkan informasi resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sejumlah komponen transfer pusat mengalami perubahan cukup signifikan. Bahkan, beberapa pos pendapatan mengalami pemangkasan hingga 100 persen.
Salah satu yang paling mencolok adalah Dana Desa. Dari sebelumnya dipasang sebesar Rp72,53 miliar dalam rancangan APBD 2027, berdasarkan alokasi resmi terbaru hanya menjadi Rp26,63 miliar. Artinya, terjadi pengurangan sebesar Rp45,90 miliar atau sekitar 63,29 persen.
Tak kalah mengejutkan, Dana Insentif Fiskal yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 20 miliar justru menjadi nihil atau mengalami pengurangan 100 persen.
“Untuk dana insentif fiskal dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 dipasang Rp20 miliar. Berdasarkan surat resmi, dana insentif fiskal menjadi nol,” jelas Sedana Merta.
Meski demikian, tidak seluruh komponen transfer mengalami penurunan. Dana Bagi Hasil (DBH) justru meningkat dari Rp7,9 miliar menjadi Rp9,52 miliar atau bertambah sekitar Rp1,62 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami kenaikan tipis dari Rp655,09 miliar menjadi Rp655,74 miliar, bertambah sekitar Rp651,31 juta atau 0,10 persen.
Sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mengalami pengurangan dari Rp7,5 miliar menjadi Rp5,04 miliar atau berkurang sekitar Rp2,45 miliar.
Sebaliknya, DAK Nonfisik mengalami peningkatan dari Rp229,77 miliar menjadi Rp239,58 miliar. Terdapat tambahan sekitar Rp9,81 miliar atau naik 4,27 persen.
Tekanan fiskal Karangasem tidak hanya datang dari pemerintah pusat. Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Badung juga ikut mengalami pengurangan.
Mengacu pada surat Pemerintah Kabupaten Badung Nomor 900/1084/Setda/BPKAD tertanggal 19 Agustus 2026 perihal pagu sementara belanja bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem pada APBD 2027, Karangasem mendapatkan pagu BKK sebesar Rp55 miliar. Jumlah tersebut turun Rp15 miliar dibandingkan alokasi yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBD 2027.
“Dengan demikian, total penurunan pendapatan daerah secara akumulatif yang bersumber dari pendapatan transfer dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 yang diajukan melalui PUAPPS adalah sebesar Rp76.284.170.000,” tegas Sedana Merta.
Semetara itu, Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika juga menyoroti penurunan dana transfer pusat yang dinilai berpotensi kembali memengaruhi kapasitas fiskal Karangasem.
Terlebih, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipasi apabila alokasi transfer ke daerah (TKD) kembali mengalami pengurangan.
“Ini yang menjadi pemikiran kita. Kondisi transfer pusat sekarang seperti ini, kita khawatir ke depan TKD kembali turun. Karena itu, kemampuan fiskal daerah untuk membayar kewajiban pinjaman juga harus benar-benar diperhitungkan,” ujarnya.
Meski demikian, Suastika berharap penurunan tersebut tidak bersifat permanen. Ia masih membuka kemungkinan adanya perubahan atau peningkatan alokasi dana transfer pada 2027 mendatang.
“Mudah-mudahan nanti ada peningkatan. Ini kan baru disampaikan penurunannya. Siapa tahu pada 2027 ada peningkatan lagi, sehingga bisa berubah di APBD Perubahan,” pungkasnya.
Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan
