BADUNG, balipuspanews.com – 1500 peserta dari 35 provinsi mengikuti musyawarah nasional (Munas) perempuan 2024 di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024).
Munas yang mengangkat tema “Perempuan Bagi Ibu Pertiwi” itu diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Munas ini merupakan puncak dari keseluruhan proses penjaringan aspirasi mulai dari tingkat desa, kabupaten, provinsi dan nasional yang dilakukan secara daring tanggal 26-27 Maret 2024.
Munas kedua mengangkat sembilan isu yang terdiri dari kemiskinan, pekerja perempuan, pencegahan perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, perempuan lingkungan hidup, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perempuan serta anak berhadapan dengan hukum.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga menyampaikan, momentum Hari Kartini menjadi bentuk penghormatan untuk perjuangan RA Kartini dalam mendapatkan kesetaraan perempuan dan laki-laki, upaya membumikan kesetaraan perlu terus dilanjutkan karena Ibu Kartini tanpa lelah memperjuangkan emansipasi perempuan.
“Perjuangan Kartini belum selesai, kita menyambungkan suara yang diperjuangkan lebih dari 100 tahun yang lalu, melalui Munas Perempuan yang kedua di tahun 2024,” ucapnya
Lebih jauh kata Bintang Puspayoga, pihaknya mengajak kaum hawa untuk bersama-sama menyuarakan kembali aspirasi dan kepentingan perempuan, disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, perempuan kepala keluarga, masyarakat daerah terpencil kepulauan dan pegunungan, perempuan penyintas kekerasan, penyintas bencana dan berbagai kemarjinalan lainnya.
“Kita bersama-sama telah berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan melalui 9 isu/agenda yang akan menjadi usulan dalam dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan di tingkat nasional dan daerah,” tambahnya
Lebih jauh kata Bintang Puspayoga, konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain yang terkait, telah mengamanatkan jaminan kesetaraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya kaum perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya.
Meski demikian memperjuangkan kesetaraan gender perlu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.
Dalam hal ini, akses, kesempatan, perlindungan, dan rasa aman yang sama dan setara di masyarakat menjadi salah satu hak perempuan yang dijamin pemenuhannya oleh negara dan perlu dikawal implementasinya.
Secara garis besar, strategi dan arah pembangunan bangsa Indonesia, baik jangka pendek, menengah maupun pembangunan jangka panjang, sudah sejalan dengan semangat kesetaraan.
“Dari berbagai kekuatan dan tantangan serta merefleksikan sejarah perjuangan Kartini, dan perjuangan Kartini-kartini masa kini, dalam kesempatan ini saya ingin meneguhkan apa yang telah kita lakukan untuk perjuangan perempuan, disabilitas dan kelompok marginal. Saya mencatat setidaknya lima kekuatan dan tantangan perempuan, dengan banyak aspek, yang penting kita teguhkan bersama,” paparnya
Sementara itu Bupati Giri Prasta atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan selamat atas terlaksananya Musyawarah Nasional Perempuan II Tahun 2014 di Kabupaten Badung, diharapkan pertemuan ini bisa menghasilkan komitmen bersama dalam pelaksanaan 9 isu agenda perempuan, agar bisa memberikan solusi yang solutif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan perempuan yang mengakar di masyarakat.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
