GIANYAR, balipuspanews.com– BPJS Ketenagakerjaan memperluas kerja sama dengan PT BPR Bank Nusamba Bali Nusra untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya di wilayah Bali Timur.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banuspa dengan jajaran Direksi BPR Nusamba Bali Nusra. Selanjutnya, implementasi teknis dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara masing-masing kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan kantor BPR Nusamba di daerah.
Untuk wilayah Bali Timur, kerja sama tersebut mencakup Kabupaten Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali Gianyar, Venina mengatakan, kolaborasi ini bertujuan memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal yang selama ini masih membutuhkan peningkatan akses terhadap program perlindungan.
Menurutnya, BPR Nusamba memiliki ekosistem nasabah yang potensial untuk mendukung perluasan kepesertaan karena memberikan fasilitas kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pekerja informal seperti pedagang, petani, dan nelayan.
“Tujuan kerja sama ini adalah memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja segmen Bukan Penerima Upah. Ekosistem BPR Nusamba sangat potensial karena nasabahnya juga berasal dari kalangan pekerja informal yang menjadi salah satu fokus perlindungan kami,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebelum kerja sama ini diperkuat melalui PKS, seluruh karyawan BPR Nusamba sebenarnya telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kolaborasi terbaru, cakupan perlindungan diperluas tidak hanya bagi karyawan, tetapi juga kepada debitur dan ekosistem usaha yang terhubung dengan BPR.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di sejumlah kabupaten wilayah Bali Timur masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, Kabupaten Gianyar mencatat capaian UCJ tertinggi di wilayah tersebut, yakni sekitar 61 persen. Disusul Kabupaten Klungkung sebesar 51 persen, Karangasem 33 persen, dan Bangli 32 persen.
Sementara itu, rata-rata cakupan perlindungan di Provinsi Bali masih berada di kisaran 50 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi pekerja yang perlu dijangkau, terutama dari sektor informal. Karena itu, sinergi dengan BPR Nusamba diharapkan dapat membantu meningkatkan cakupan perlindungan hingga semakin mendekati target universal coverage.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak seluruh pekerja. Karena itu, sosialisasi harus terus dilakukan, khususnya kepada pekerja Bukan Penerima Upah. Saat ini, sasaran perlindungan yang perlu terus kami dorong adalah pekerja informal,” ungkapnya.
Venina menyebutkan, pedagang, petani, dan nelayan menjadi tiga kelompok pekerja informal yang potensial sekaligus menjadi tantangan dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Bali Timur.
Ke depan, BPJS Ketenagakerjaan bersama BPR Nusamba akan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah, khususnya masyarakat yang mengakses fasilitas kredit.
Melalui PKS tersebut, pemetaan sasaran sosialisasi diharapkan menjadi lebih jelas sehingga koordinasi dan kolaborasi kedua pihak dapat berjalan lebih optimal.
Tidak hanya mendorong pekerja untuk menjadi peserta ketika masih memiliki pinjaman di BPR, BPJS Ketenagakerjaan juga ingin membangun kesadaran agar perlindungan tetap dilanjutkan secara mandiri setelah kewajiban kredit selesai.
“Dengan adanya PKS ini, kami sudah memiliki pemetaan sasaran yang lebih jelas. Kami akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPR Nusamba untuk meningkatkan sosialisasi agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan. Harapannya, setelah pinjaman mereka selesai, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tetap dilanjutkan secara mandiri,” tutupnya.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
