Semarapura,balipuspanews.com- DPRD Klungkung menyebut data pegawai dilingkungan Pemkab Klungkung tidak sinkron. Ini dibuktikan dengan adanya perbedaan data yang disampaikan Sekda Klungkung dengan dinas pendidikan dan dan kesehatan Klungkung soal jumlah pegawai. Hal itu disampaikan anggota DPRD Klungkung asal Partai Hanura Komang Gede Ludra dalam Raker komisi I Senin ( 10/12/2018).
“ Menurut Sekda kok disampaikan kelebihan. Disisi lain ada banyak sekolah maupun RSU Klungkung kekurangan pegawai. Jelas data dari Sekda dengan OPD Diskes dan Disdik tidak sinkron,” tohok Ludra.
Dalam Raker yang dipimpin oleh ketua komisi Nengah Mudiana itu, dewan menyoroti penyebaran guru dilingkungan Disdik masing complang serta penempatan pegawai yang tidak kompeten dibidangnya.
Kepala BKD KLungkung Komang Susana menyebutkan, ada sebanyak 4266 PNS dan tenaga Honor Daerah sebanyak 96 orang . Namun menurutnya BKD menyatakan tidak menangani data pegawai kontrak pemkab Klungkung.
Menurut Kepala BKD Komang Susana menyebutkan Klungkung mengusulkan tenaga Guru sebanyak 311 dan kesehatan 1814. Dengan prediksi paling paling Klungkung dapat 300 orang saja. Karena itu Susana mengaku membuat usulan baru kebutuhan tenaga guru 72 orang ,Kesehatan 80,teknis 148. Setelah itu ada statemen baru kembali mengusulkan 216 PNS baru pada 22 mei 2018 dengan estimasi tenaga guru 72,kes 85,teknis 59.
“ Akhirnya dari usulan kita disetujui 176 tenaga kependidikan 70 kesehatan 56 teknis 50 orang,”ujarnya
Lebih jauh menurutnya berdasarkan Kepmen 61 th 2018 passing grade 294 menjadi 255. Kemungkinan diterima tahun ini sekitar 143 PNS baru . Mengatasi kekutangan pegawai ini diharapkan masing masing OPD seperti satpol pp,disdik maupun diskes untuk mengusulkan penambahan tenaga pegawai kontrak.
Sementara sekretaris diskes Klungkung dr Jayaputra menyebutkan Dinas Kesehatan Klungkung kekurangan tenaga 109 pegawai di RSU termasuk RSU Pratama .
“ Sementara Puskesmas Banjarangkan kekurangan 19 orang mengingat pelayanan puskesmas UGD 24 jam. Ada sebanyak 34 pegawai tidak memiliki STR karenanya kita tidak berani memberikan tugas melayani pasien karena tidak memiliki kualifikasi STR yang berkualitas.Nanti ada mati ijinnya dan ujian UKOM tidak lulus lulus sampai 3 kali,” ujar sekretaris Diskes dr Jayaputra.
Dirinya menyebutkan karena kalau diberikan melayani pasien takutnya ada penuntutan hukum.”ujian UKOM ada pada bulan pebruari sekali dalam setahun jelas sementara kita taruh diadministrasi saja,”jelas Jaya Putra.
Sementara Disdik Klungkung diwakili Kabid Ketenagaan Ketut Budiarta memaparkan mengakui tenaga kependidikan di OPD nya ada lebih dan ada kurang. Yang jelas menurutnya memang guru kelebihan karena belum bisa mengadakan mutasi untuk pemerataan seraya menunggu pelantikan Bupati.
“ Tapi guru yang lebih guru agama dan olahraga. Namun tenaga guru untuk SMP masih kurang harusnya ada 5 TU,bos,siswa, sehingga kekurangan 22 tenaga kulifikasi minimal diploma 3 akutansi,komputer dan kepustakaan. Kelebihan tenaga guru ada total 398 orang,”bebernya.
Sementara Wayan Mardana dari Partai Golkar menyoroti data kekurangan tenaga karena formasi tidak pas. “Saya minta pengawasan disekolah sekolah ditingkat bawah perlu pengawasan lebih ketat,” jelasnya.
Sementara itu, Raker Komisi II dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan lebih banyak menyoroti pengelolaan pasar Klungkung. Dalam rapat itu dewan mendorong agar pengelolaan pasar berada di bawah naungan Perusahaan Daerah (PD) Pasar.
“ Kita ingin ada manajemen yang baik untuk mengelola pasar, baik dari segi keamanan maupuan kenyamanan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Klungkung I Komang Suantara alias Otal, ditemuai usai rapat kerja tersebut.
Hal ini menurutnya, akan berdampak terhadap laporan yang berstruktur, kemudian bisa mengendalikan inflasi, distribusi dan ketahanan pangan.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengatakan saat Komisi II DPRD Klungkung melakukan kunjungan kerja ke Bandung, di sana pengelolaan dari PD pasar sangat luar biasa, baik dari penataan, target PAD, keamanan dan kenyamanan dan lainnya.
“ Dalam hal ini kita tidak melihat persoalan yang terjadi pada PD pasar di daerah lain, namun kita fokus pegelolaan pasar,” ujarnya.
Disebutkan pula , selama ini dalam pengelolaan pasar masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti parkir masih carut-marut, ada oknum pegawai yang tidak disiplin. Bagitupula dalam penetapan target PAD dari PD pasar akan bisa menilai berdasarkan hasil pelaporan yang sudah didata.
“Sehingga jangan sampai semestinya PAD pasar sudah bisa naik lagi 50 persen, karena tidak bisa menilai malah targetnya di bawah 50 persen,” katanya.
Menyikapi hasil raker Komisi 1 dan 2 DPRD KLungkung ini secara terpisah diminta konfirmasinya Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta mengatakan, terkait keinginan memperkuat PD Pasar dirinya malah menyatakan tidak perlu ada itu malah bisa berbenturan kepetingan .
“ Kita lebih baik fokus untuk memperbaiki kinerja seperti UPT Pasar yang ada itu malah lebih gampang diatur tidak jalan sendiri sendiri nantinya,”tegas Suwirta.(Roni)
