DKPP Periksa Ketua Bawaslu RI atas Dugaan Pelanggaran Seleksi Anggota Panwaslih

- Advertisement -
- Advertisement -

JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Anggota Panwaslih Provinsi Aceh Fahrul Rizha Yusuf dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 126-PKE-DKPP/X/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (6/11/2023) pukul 14.00 WIB.

Rahmat Bagja (Teradu I) dan Fahrul Rizha Yusuf (Teradu II) diadukan oleh Zam Zami.

Selaku Pengadu, Zam Zami mendalilkan Teradu I telah meloloskan seseorang bernama Rahmadsyah menjadi Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2028 melalui surat pengumuman Bawaslu RI Nomor 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028.

Zam Zami menduga terjadi pelanggaran prosedur dan ketentuan perundangan yang dilakukan Ketua Bawaslu RI karena meloloskan Rahmadsyah meski yang bersangkutan tidak pernah mengikuti proses seleksi Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.

Selain itu, Zam Zami juga menyebut Ketua Bawaslu RI telah melantik Rahmadsyah yang tidak terdapat dalam surat pengumuman Bawaslu RI Nomor 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023.

Sementara Teradu II didalilkan telah melakukan kesalahan dengan mengirim nama “Rahmadsyah” kepada Bawaslu RI untuk dipilih sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2028.

BACA :  ‎KONI Bali Tinjau Kesiapan Venue Porprov XVII di Buleleng, Anggaran Perbaikan Disiapkan Rp28 Miliar

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan Pengadu, Teradu, serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan dalam sidang.

David menambahkan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” ungkap David.

David juga mengungkapkan, sidang ini bersifat terbuka untuk umum, baik masyarakat umum atau wartawan yang ingin meliput. Untuk memudahkan akses terhadap jalannya persidangan, sidang ini akan disiarkan secara langsung melalui akun Youtube dan Facebook resmi DKPP.

“Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” tegas David.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

Follow Balipuspanews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -

Most Popular