Selasa, Juli 16, 2024
BerandaNasionalJakartaDKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Tindaklanjuti Laporan Bawaslu RI

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Tindaklanjuti Laporan Bawaslu RI

JAKARTA, balipuspanews.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengagendakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (4/9/2023) pukul 09.00 WIB.

Perkara ini diadukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI) sebagai Pengadu I sampai V.

Para Pengadu mengadukan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari beserta komisioner KPU RI lainnya yaitu Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz (Ketua dan Anggota KPU RI) sebagai Teradu I sampai VII.

“Para Teradu didalilkan membatasi tugas pengawasan Pengadu berkaitan dengan pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon), serta pembatasan pengawasan melekat pada Bawaslu berkaitan dengan jumlah personel dan durasi pengawasan,” ucap Sekretaris DKPP David Yama dalam keterangannya, Minggu (3/9/2023).

Selain itu, para Teradu juga didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota.

BACA :  Menparekraf Sandiaga Uno Siap Bangkitkan Pariwisata Bali Barat dan Utara

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Ketua dan Anggota DKPP.

David Yama menjelaskan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta Saksi-saksi atau Pihak Terkait yang dihadirkan.

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David.

Ia menambahkan, sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. David juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook dan Youtube DKPP, @medsosdkpp.

“Sehingga masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini,” tegas David Yama.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyatakan langkah pihaknya mengadukan semua komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan hal lumrah.

BACA :  Kurang 9.928 Dukungan, Kari Subali - Ismaya Optimis Lolos Jalur Independen

Aduan dilayangkan karena KPU tak kunjung memberikan akses kepada Bawaslu RI untuk melihat dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024.

“Ini (pengaduan ke DKPP merupakan) hubungan yang harus dilakukan, dan menurut saya jangan kemudian adem-ayem,” kata Bagja kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Bagja memastikan pengaduan Bawaslu tidak akan mengganggu komunikasi dan kerja sama dua lembaga penyelenggara pemilu itu. Ia juga meyakini aduan ini tidak akan membuat hubungan Bawaslu dan KPU jadi memburuk.

Sebab, menurut Bagja pengaduan disebabkan hanya karena KPU dan Bawaslu punya pandangan berbeda terkait akses dokumen pendaftaran bakal caleg.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular