JAKARTA, balipuspanews.com – Meski menjadi tanggungjawab negara, namun perhatian pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Agama Hindu sangat rendah sekali.
Hal itu dapat dilihat dari kebijakan dan alokasi Biaya Operasional Pendidikan (BOP) antara PTS Agama Hindu dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai bagaikan bumi dengan langit.
Persoalan tersebut mengemuka dalam “Seminar Online ke-22 dengan Topik “Kepemimpinan dan Nitisastra di Era Modern”, pada Kamis (6/8/2020).
Diskusi menghadirkan pembicara Prof Dr, I Made Kartika Dhiputra, Ketua STAH Dharma Nusantara Jakarta merangkap Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri, SE serta Wakil Ketua I STAH Dharma Nusantara Jakarta Dr. Made Suparta, M.Hum.
Dalam.paparannya, Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri, SE berharap ada komunikasi dan koordinasi antara civitas akademika, para pendidik dan para pemangku kepentingan terkait persoalan ini agar persoalan ini dapat ditemukan jalan keluarnya. Ia sendiri akan lebih intensif melakukan komunikasi dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Coba nanti dari STAH kapan saat kita kumpul apa yang menjadi program dan akan disampaikan di DPR,” ucap Komang Koheri.
Untuk itu, komunikasi dan koordinasi dinilainya penting untuk dapat memetakan persoalan dan mencari solusi penyelesainnya.
“Agar sesuai keinginan kita, bisa menuju umat sedharma anak-anak kita dapat menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sarjana. Saya pribadi kalau memang diharapkan ada perwakilan umat, tentu saya akan menyambut baik,” ucap Komang Koheri.
Sementara itu, Wakil Ketua I STAH Dharma Nusantara Jakarta Dr. Made Suparta, M.Hum mengibaratkan PTS Agama Hindu saat ini seperi hidup dalam gurun yang sangat tandus.
“Sekolah Agama Hindu swasta ini menggelepar,” ucap Suparta.
Oleh karena itu, ia berharap ada perhatian lebih dari para komunitas Hindu yang saat ini menduduki jabatan strategis baik pejabat di lembaga eksekutif atau pemerintahan maupun umat Hindu yang menjadi wakil rakyat di DPR dan DPD RI di tingkat pusat.
“Bagaimana teman-teman Hindu di DPR dan di DPD RI juga untuk memperjuangkan anggaran biaya operasional semacam. BOP yang khusus untuk sekolah agama Hindu swasta. Sebab kalau di kopertis, mereka miliki dana BOP dari pemerintah, kalau negeri besar BOP nya. Di kopertis mereka dapat dana BOP yaitu dana yang rutin untuk operasional kampus,” ujar Suparta.
Namun, kondisi yang dialami PTS Agama Hindu berbanding terbalik dengan kondisi PTN Agama Hindu.
“Sementara di STAH swasta baru mendapat alokasi dana berdasarkan proposal DIPA yang diajukan, itupun sangat kecil. TIdak ada dana rutin yang dialokasikan khusus untuk BOP pengelolaan kampus Agama Hindu Swasta,” keluh Suparta.
Seharusnya PTS Agama Hindu juga mendapat dana operasional rutin seperti PTN Agama Hindu meskipun nilainya lebih kecil. Suparta berharap para pejabat Umat Hindu termasuk yang berada di dewan untuk lebih memikirkan dan memberi perhatian terhadap persoalan ini.
“Jadi selama ini dunia pendidikan PTS Agama Hindu menjadi anak tiri di negeri ini,” sebutnya.
Lebih jauh, Suparta meyakini meski memiliki label swasta pada prinsipnya PTS Agama Hindu di manapun tidak berorientaai komersil tetapi mengemban tugas mulai antara lain mengembangkan SDM Hindu ke depan, menjaga peradaban Hindu ke depan, dan menyiapkan kualitas generasi muda umat Hindu untuk menjadi pemimpin untuk bangsa dan negaranya.
“Tetapi pemerintah tidak pernah memberikan kran terbuka untuk biaya operasional. Hanya DIPA sangat kecil untuk kepentingan peneltiian, yang jumlahnya paling besar Rp 200 sampai Rp 300 juta setahun. Lalu apa yang bisa dilakukan pihak PTS Agama Hindu dengan dana yang hanya Rp 200- Rp 300 juta setahun itu,” ucap Suparta lirih.
Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan
