DENPASAR, balipuspanews.com – Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menggelar Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi pengendalian inflasi sekaligus mendukung ketahanan pangan melalui program yang terintegrasi dan berkelanjutan.
GPIPS merupakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui program ini, upaya pengendalian inflasi pangan diselaraskan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan pangan, energi, dan finansial.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, NTB, dan NTT, serta perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), kementerian/lembaga, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, BMKG, ASDP, HKTI, perbankan, akademisi, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Asisten Gubernur/Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat mengatakan implementasi GPIPS dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dengan mengedepankan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Menurutnya, wilayah Balinusra menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang semakin kompleks akibat karakteristik kepulauan, meningkatnya risiko perubahan iklim dan cuaca ekstrem, serta dinamika global yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, GPIPS Balinusra difokuskan pada penguatan produktivitas pangan, modernisasi pertanian, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta peningkatan efisiensi rantai pasok pangan. Bank Indonesia juga mendorong replikasi sistem Subak di Bali sebagai model pengelolaan irigasi dan tata kelola produksi, sekaligus mendorong sinkronisasi wilayah surplus dan defisit pangan.
Rudy turut mengapresiasi komitmen dan inovasi TPID di wilayah Balinusra dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Menurutnya, berbagai program seperti pengembangan pertanian modern, pasar murah berbasis 3T, gerakan tanam cabai, hingga inovasi stabilisasi harga di daerah menjadi praktik baik yang dapat direplikasi.
Ia menambahkan, implementasi GPIPS akan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor untuk membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Bank Indonesia mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), masih berada dalam kisaran sasaran yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia.
Capaian tersebut dinilai menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui implementasi GPIPS.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurutnya, ketahanan pangan daerah menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menilai sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antarlembaga diperlukan untuk memastikan efektivitas kelembagaan pangan, keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai offtaker, serta kelancaran rantai pasok antarwilayah di Balinusra.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemberian insentif untuk mendorong regenerasi petani muda demi menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Rangkaian GPIPS Balinusra 2026 dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang menghasilkan komitmen bersama bertajuk Panca Kerthi Pangan sebagai arah penguatan ketahanan pangan di wilayah Balinusra.
Komitmen tersebut meliputi penguatan regenerasi dan peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan; percepatan penerapan pertanian modern melalui Good Agricultural Practices (GAP), mekanisasi, dan digitalisasi; penguatan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan; optimalisasi stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, dan penguatan kelembagaan pangan; serta penguatan kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, dan komunikasi kebijakan.
Sebagai implementasi komitmen tersebut, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyaluran bantuan sarana dan prasarana pertanian modern kepada kelompok tani, penandatanganan kerja sama antar daerah untuk memperkuat penyerapan, penyediaan, dan distribusi komoditas pangan strategis, serta penguatan kolaborasi lintas sektor melalui riset pertanian, penguatan offtaker hasil panen, program urban farming, dan dukungan pembiayaan sektor pertanian.
Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menyatakan akan terus memperkuat implementasi GPIPS melalui peningkatan sinergi lintas sektor, perluasan kerja sama antar daerah, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir guna menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah Balinusra.
Penulis: Gde Candra
Editor: Oka Suryawan
