Selasa, April 16, 2024
BerandaBulelengHarga Kebutuhan Pokok Banyak Naik, UMK di Buleleng Diminta Naik 10 Persen

Harga Kebutuhan Pokok Banyak Naik, UMK di Buleleng Diminta Naik 10 Persen

BULELENG, balipuspanews.com – Pasca penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 dilaksanakan. Pekerja dan buruh di Kabupaten Buleleng meminta supaya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Buleleng di tahun 2024 supaya dinaikan 10 persen agar bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja ditengah harga-harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan.

Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Buleleng, Luh Putu Ernila Utami saat dikonfirmasi Selasa (21/11/2023) meminta supaya UMK Buleleng bisa naik 10 persen dari tahun 2023. Artinya dari UMK tahun sebelumnya sebesar Rp 2.716.206 menjadi Rp 2.987.826 di tahun 2024. Pihaknya juga menilai jika selama ini UMK tidak pernah naik lebih dari 10 persen sehingga hal itu dipandang belum bis mensejahterakan para pekerja dan buruh.

“Kesepakatan kami, pekerja dan buruh tetap menuntut supaya kenaikan UMK 10 persen sampai 15 persen dari besaran tahun lalu. Sebab kalau hanya tiga persen ya tidak sampai,” pintanya.

Disisi lain, dirinya juga menyoroti soal, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 sebesar Rp 2.813.672 berdasarkan keputusan sidang Dewan Pengupahan. Nominal UMP itu naik 3 persen dari UMP tahun lalu Rp 2.713.672. Penetapan UMK sendiri ditarget selesai paling lambat tanggal 30 November. Adapun nominal UMP yang telah ditentukan menjadi batas bawah penentuan UMK di sembilan kabupaten/kota.

BACA :  Pererat Persaudaraan, Puri Ageng Mengwi Haturkan Sesajen Pelebon Puri Ubud

“UMP itu ibarat jaring pengaman. Ketika berlaku, UMK Buleleng bisa sama atau di atas UMP Bali. Kalau kami dapat dari penetapan UMP atau UMK kadang-kadang tidak sebanding. Sebab semua kebutuhan naik,” tambahnya.

Menurutnya, instrumen penghitungan UMK mesti mengacu pada standar hidup layak. Peningkatan UMK tidak akan begitu terasa bila tanpa mempertimbangkan kenaikan harga bahan pokok. Para pekerja tidak dapat menikmati penghasilan sepenuhnya, karena setelah penetapan UMP dan UMK, harga-harga kebutuhan hidup malah naik. Hingga pada akhirnya masyarakat tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Jadi seharusnya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) sebagai perwakilan pengusaha, bisa melihat kebutuhan hidup di pasaran seperti apa. Kadang kebutuhan layak kami tidak tercapai, harga beras naik, bayar listrik dan air juga naik,” paparnya.

Para pengusaha pun diharapkan bisa memberikan win-win solution. Apabila ternyata perusahaan tidak mencapai target, laporan keuangannya bisa disampaikan kepada perwakilan pekerja secara transparan dan akuntabel, sehingga bisa saling memahami.

Disisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Buleleng, Komang Sumertajaya menyebut, penetapan UMK masih akan dibahas bersama Dewan Pengupahan. Saatnya ini pihaknya masih melakukan bimbingan teknis pengupahan di Kemenaker RI.

BACA :  Pj Jendrika Hadiri Upacara Karya di Pura Kahyangan Jagat Tirta Segening, Tirta Tunggang, dan Pura Taman Sari, Banjar Siku Desa Kamasan

“Kami akan rapat dulu tanggal 23 November sebagai tindak lanjut penetapan UMP Bali,” ujarnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan 

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular