KARANGASEM, balipuspanews.com – Rencana Pemkab Karangasem melakukan pinjaman sebesar Rp 100 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 disorot legislatif.
DPRD Karangasem meminta agar pengajuan pinjaman daerah tersebut memiliki landasan regulasi yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda).
Kepala Bappeda Karangasem, I Gusti Bagus Widiantara, ditemui Senin (10/8/2026) membenarkan terkait dorongan pihak legislatif untuk membuat Perda sebagai landasan dalam pengajuan pinjaman tersebut.
Menurutnya, sebenarnya saat ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk membuat Perda dalam proses pinjaman daerah ini. Berbeda dengan pinjaman yang sempat dilakukan pemerintah Karangasem sebelumnya, dimana saat itu terdapat regulasi yang mengharuskan untuk membuat Perda.
“Tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk membuat perda. Namun, kalau memang disepakati untuk membuat, maka kami di eksekutif akan menyiapkan rancangannya. Tetapi karena waktu yang sudah mepet, tentu dengan catatan agar dikawal bersama dan bisa dikebut proses pembahassaannya,” ujarnya.
Terkait pinjaman tersebut, rencananya sirealisasikan pada tahun 2027. Saat ini masih dalam tahap pembahasan. Untuk nilainya diangka Rp100 miliar. Jumlah ini merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
Dari rencana pinjaman Rp100 miliar tersebut, sekitar Rp 20 miliar diproyeksikan untuk pembangunan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kemudian sekitar Rp30 miliar diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana RSUD Karangasem. Sementara Rp 50 miliar lainnya direncanakan untuk pembangunan maupun perbaikan jalan yang tersebar di delapan kecamatan.
Widiantara menegaskan, anggaran untuk sektor jalan nantinya akan diarahkan pada ruas-ruas yang kondisinya rusak dan membutuhkan penanganan segera. Termasuk sejumlah akses yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi, seperti kawasan pariwisata maupun akses menuju kawasan galian C.
“Yang penting jalan-jalan yang memang kondisinya rusak dan harus diperbaiki. Ini juga berdampak terhadap ekonomi, misalnya jalan menuju akses pariwisata, termasuk akses ke galian C yang juga banyak kondisinya rusak,” terangnya.
Dilain pihak beberapa berharap
pinjaman daerah lebih mengarah ke bank BPD Bali karena beberapa faktor seperti bunga lebih rendah, skema hampir sama. Selain itu Pemkab juga rutin menyertakan modal. Tetapi semua masih dalam tahap pemabahan.
Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan
