JAKARTA, balipuspanews.com – KemenPPPA mendukung kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menerapkan pembinaan anak bermasalah melalui program pendidikan di barak militer. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak-KemenPPPA, Pribudiarta Nur Sitepu saat media talk di KemenPPPA, Kamis (8/5).
Program ini, menurutnya adalah bentuk inovasi daerah yang sah untuk diuji cobakan dengan pengawasan ketat dan kolaborasi multisektor.
“Walau fungsi pengasuhan idealnya berada di tangan orang tua, negara memiliki kewajiban hadir ketika orang tua tak mampu menjalankan peran tersebut secara optimal,” kata Pribudiarta.
Program ini menurutnya telah melalui tahapan konsep hingga implementasi model awal di Kabupaten Purwakarta. Dari hasil evaluasi lokal, muncul potensi program ini dikembangkan lebih luas ke tingkat provinsi.
“Negara harus hadir ketika orang tua tidak mampu menjalankan peran pengasuhan dengan baik,” tutup Pribudiarta.
Penulis/editor: Ivan Iskandaria.
