JAKARTA, balipuspanews.com — Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan kondisi sistem keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan I 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu volatilitas pasar keuangan dan lonjakan harga energi.
Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan hasil rapat berkala KSSK II tahun 2026 yang dilaksanakan pada 27 April 2026. KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan serta melakukan asesmen forward looking guna memitigasi risiko ketidakpastian global.
Prospek perekonomian global diprakirakan melemah. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook April 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia turun menjadi 3,1% pada 2026 dari 3,4% pada 2025, dengan inflasi meningkat menjadi 4,4%. Kondisi ini mendorong meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, penguatan dolar AS, serta terbatasnya aliran modal ke negara berkembang.
Di tengah tekanan global tersebut, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61% secara tahunan (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,39% yoy.
Pertumbuhan ini didorong oleh akselerasi belanja pemerintah, peningkatan konsumsi rumah tangga seiring momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), serta pertumbuhan investasi yang didukung proyek hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
Kinerja sektor eksternal tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan. Neraca perdagangan Januari–Maret 2026 mencatat surplus USD5,5 miliar. Namun, aliran modal asing mengalami net outflows sebesar USD1,7 miliar pada triwulan I akibat ketidakpastian global. Nilai tukar rupiah sempat melemah ke Rp16.995 per dolar AS pada akhir Maret 2026, namun relatif stabil di kisaran Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026 seiring penguatan kebijakan stabilisasi oleh Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa tetap tinggi sebesar USD148,2 miliar.
Dari sisi harga, inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat 2,42% yoy, menurun dari 3,48% yoy pada Maret 2026. Penurunan terjadi pada inflasi inti, volatile food, dan administered prices, didukung kecukupan pasokan pangan serta kebijakan stabilisasi harga oleh pemerintah.
Kebijakan fiskal melalui APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi. Hingga triwulan I 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau tumbuh 10,5% yoy, sementara belanja negara terealisasi Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4% yoy. Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% PDB melalui efisiensi dan optimalisasi belanja serta penerimaan.
Di bidang moneter, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. BI mempertahankan suku bunga kebijakan (BI-Rate) pada level 4,75% selama Februari hingga April 2026, serta meningkatkan intensitas intervensi di pasar valas, baik melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore. Selain itu, BI juga memperkuat pendalaman pasar keuangan dan menjaga kecukupan likuiditas perbankan.
Kebijakan makroprudensial tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan kredit ke sektor prioritas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Hingga awal April 2026, total insentif KLM mencapai Rp427,9 triliun, yang disalurkan ke berbagai sektor prioritas, termasuk UMKM, industri, dan perumahan.
Kinerja sektor keuangan tetap solid. Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh 9,49% yoy menjadi Rp8.659 triliun, dengan risiko kredit terjaga (NPL gross 2,1% dan net 0,8%). Permodalan perbankan juga kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 25,09% serta likuiditas yang memadai.
Pasar modal domestik menunjukkan dinamika di tengah tekanan global. IHSG sempat terkoreksi pada triwulan I 2026, namun kembali menguat pada awal Mei 2026. Hingga 5 Mei 2026, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp59,35 triliun dengan jumlah investor meningkat menjadi 24,74 juta SID.
Di sektor industri keuangan nonbank, kinerja tetap terjaga. Aset industri asuransi mencapai Rp1.195,75 triliun dengan tingkat permodalan yang kuat, sementara aset dana pensiun mencapai Rp1.684,89 triliun. Pada industri pembiayaan, piutang pembiayaan tercatat Rp514,09 triliun dengan risiko yang terkendali.
KSSK juga mencatat perkembangan sektor keuangan digital, termasuk peningkatan transaksi aset kripto yang mencapai Rp22,24 triliun pada Maret 2026 dengan jumlah konsumen sebesar 21,37 juta.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kebijakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk reformasi pasar modal, dukungan pembiayaan UMKM dan perumahan, serta penguatan ekosistem bulion nasional.
Sementara itu, LPS tetap menjaga kepercayaan masyarakat melalui penjaminan simpanan dan memperkuat kesiapan implementasi program penjaminan polis.
Ke depan, KSSK menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan sinergi kebijakan dan kewaspadaan dalam memitigasi berbagai risiko, serta mendukung sektor riil dan program prioritas pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
KSSK juga menyatakan bahwa Pemerintah, BI, OJK, dan LPS berkomitmen menyelesaikan peraturan turunan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara kredibel dan inklusif.
Rapat berkala KSSK selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
