DENPASAR, balipuspanews.com- Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitikberatkan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul untuk Indonesia Maju.
Dalam rangka mencapai cita-cita besar tersebut, diperlukan dukungan dari seluruh komponen termasuk Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) se-Tanah Air.
Oleh karena itu, LSP TIK Triatma Kompetensi (Trikom) merasa bertanggungjawab membantu pemerintah dalam meningkatkan kompetensi SDM termasuk guru, khususnya di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi di SMK.
Apalagi, lulusan SMK disinyalir menjadi penyumbang pengangguran yang cukup signifikansi.
Pada Senin, (11/11), bertempat di Hotel Puri Sharon, Denpasar, LSP TIK Trikom menggelar Uji Kompetisi (Ukom) Teknis guru TIK SMK se-Bali.
Tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi guru TIK tentang klasifikasi kompetensi mereka dan menyadarkan bahwa tanggung jawab mereka sangat besar bagi pembangunan bangsa ini. Demikian dikatakan Ketua LSP TIK Trikom I Nyoman Agus Haryanto, S.Sos., MM., di sela kegiatan.
Agus menjelaskan, pengangguran biasanya dipicu oleh tidak ‘matching’-nya kebutuhan industri dengan ‘output’ yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan. Di sinilah peran LSP untuk menjembatani persoalan tersebut.
“Jadi kami benar-benar samakan persepsi dulu dengan guru SMK. Kami uji kompetensinya berdasarkan klasifikasi apakah program, jaringan dan multimedia sehingga jelas di awal,” kata Agus didampingi Rosalina Marsidah.
Ia menegaskan, LSP TIK Trikom yang berdiri sejak 2018 lalu merupakan LSP pertama yang mengadopsi Peta Okupasi dari BNSP dan telah menguji kompetensi lebih dari 1000 orang se Indonesia.
Di antaranya 500 orang dari program sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), peserta mandiri 200 orang, dari Balai Latihan Kerja Lombok Timur 300 orang, lanjut pekan depan menguji 100 orang dari sebuah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Kupang, NTT.
Peta okupasi, menurut Agus, adalah peta jabatan nasional yang berfungsi untuk mengarahkan SDM agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Dengan adanya peta ini, diharapkan lahan Teknologi Informasi dan Komunikasi bisa berstandar internasional karena di Indonesia lahan digital masih belum standar internasional.
“Kami bukan lembaga yang berorientasi bisnis, tapi nirlaba. Karena ada syarat yang menyatakan LSP tidak boleh tidak melaksanakan sertifikasi dengan alasan biaya,” jelasnya.
Ia pun mengaku akan menggencarkan sosialisasi LSP TIK Trikom ke masyarakat luas dan berkomitmen menggencarkan sosialisasi LSP yang beralamat di Jalan Kubu Gunung, Dalung, Kuta Utara, Badung ini agar semakin diketahui masyarakat luas.
“Masyarakat harus tahu bahwa di Bali ada LSP TIK Trikom yang siap menguji secara SDM secara profesional,” kata Agus. (rls/bpn/tim)
