JAKARTA, balipuspanews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman menegaskan bahwa situasi keamanan nasional secara umum tetap terkendali dan kondusif di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan yang berkembang dalam beberapa hari terakhir.
Pemerintah memastikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan normal, sementara koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat guna menjaga stabilitas nasional. Penegasan tersebut disampaikan Menko Polkam dalam pernyataan resmi kepada media di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah senantiasa menjunjung tinggi konstitusi, menghormati kewenangan lembaga negara, serta menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik. Menurutnya, perbedaan pandangan dan dinamika politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus disikapi secara dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab.
“Negara tetap hadir. Pemerintahan tetap berjalan. Konstitusi tetap menjadi pedoman. Dan kepentingan serta keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama,” tegas Menko Polkam.
Dalam menghadapi perkembangan situasi tersebut, Kemenko Polkam terus melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah ini difokuskan pada penguatan kewaspadaan, pencegahan potensi kerawanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menko Polkam menekankan bahwa seluruh aparatur negara harus bertindak profesional, proporsional, dan sesuai hukum, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat.
Menko Polkam juga memastikan bahwa dinamika politik tidak boleh mengganggu jalannya pemerintahan maupun aktivitas masyarakat. Pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, kegiatan perekonomian, serta berbagai pelayanan publik harus terus berlangsung secara efektif.
Pemerintah berkomitmen menjaga situasi agar masyarakat dapat bekerja, berusaha, dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aman dan tenang. Menurutnya, keberhasilan negara tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga stabilitas politik, tetapi juga dari keberlanjutan pelayanan dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.
Terkait perkembangan situasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026), Menko Polkam menjelaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan pada awalnya berlangsung tertib dan damai, bahkan telah diterima langsung oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Namun, berdasarkan laporan instansi terkait, situasi pada malam hari mengalami peningkatan ketegangan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Malioboro, Gedung DPRD DIY, Tugu, dan Bundaran Universitas Gadjah Mada. Dilaporkan terjadi pelemparan benda, penggunaan petasan, serta kerusakan fasilitas umum. Aparat telah melakukan langkah pengendalian hingga situasi dapat dikendalikan pada Rabu dini hari.
Terhadap sejumlah orang yang diamankan, Menko Polkam menegaskan pentingnya proses pemeriksaan dan penegakan hukum secara profesional, objektif, transparan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Lebih lanjut, Menko Polkam menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati dan dilindungi negara. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keselamatan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentuan hukum.
Pemerintah mengajak seluruh pihak menghindari provokasi, tindakan kekerasan, serta penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
“Negara berkewajiban melindungi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai. Pada saat yang sama, negara juga berkewajiban melindungi keselamatan warga dan fasilitas umum dari tindakan kekerasan maupun perusakan,” ujar Menko Polkam.
Menko Polkam turut mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, insan pers, pemimpin politik, dan seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan dialog, memperkuat persaudaraan, serta menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
Generasi muda diharapkan terus berperan aktif menyampaikan gagasan dan kritik secara konstruktif, damai, dan bermartabat.
Menurutnya, energi bangsa harus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menegakkan hukum secara berkeadilan.
Menutup pernyataannya, Menko Polkam kembali memastikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi dan menyiapkan langkah antisipatif sesuai ketentuan hukum. Ia mengajak seluruh masyarakat tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, serta menjaga kepercayaan dan persatuan nasional.
“Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan kehilangan persaudaraan. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi jangan kehilangan tujuan kebangsaan. Kita boleh berdebat tentang jalan yang harus ditempuh, tetapi jangan pernah melupakan bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama,” tegas Menko Polkam.
Ia menambahkan bahwa stabilitas nasional yang kokoh harus dibangun melalui penegakan keadilan, pemeliharaan kepercayaan, dan penguatan persatuan bangsa.
“Indonesia harus tetap aman. Indonesia harus tetap bersatu. Dan Indonesia harus terus melangkah maju,” tutupnya.
Penulis/editor: Ivan Iskandaria.
