JAKARTA, balipuspanews.com – Pimpinan DPR RI memastikan akan membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka pada Rapat Paripurna terdekat. Rapat Paripurna itu direncanakan akan digelar pada Kamis (12/11/2026).
Kepastian tersebut diperoleh setelah Pimpinan DPR RI resmi menerima usulan HMP pemakzulan Gibran yang telah ditandatangani 120 anggota dari 8 fraksi yang ada di DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa memastikan, usulan HMP diterima pimpinan DPR karena Gibran dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD III yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Saan saat rapat menerima usulan HMP di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saat menerima usulan tersebut, Saan didampingi Wakil Ketua Wakil Ketua DPR Cucun Ajmad Suamsurijal.
Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan HMP tersebut dan akan dibacakan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (12/11/2026).
“Rapat paripurna, tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cuncun, rapat paripurna itu kita besok (Kamis, 12 November 2026-red) akan lakukan,” imbuh Saan.
Lebih jauh Saan menjelaskan usulan pengajuan HMP juga sudah memenuhi syarat untuk digulirkan.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR. Sehingga dari sisi persyaratan, dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi syarat, karena itu nanti pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti, menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat,” terang Legislator dari Partai NasDem ini.
Komposisi para pengusul HMP pemakzulan Gibran yaitu Fraksi Partai Golkar 11 anggota, fraksi Gerindra 11 anggota, fraksi NasDem 19 anggota, fraksi PKB 18 anggota, fraksi PKS 28 anggota, fraksi PAN 1 anggota dan Fraksi Partai Demokrat 18 anggota.
“Total 120 anggota dari delapan Fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak, menyatakan pendapat,” tegas Saan.
HMP Didukung Gerindra dan Golkar
Dua partai terbesar di DPR RI Partai Gerindra dan Partai Golkar turut menjadi pengusul HMP pemakzulan Gibran. Partai Gerindra dan Partai Golkar merupakan merupakan bagian dari partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 yang tergabung dalam koalisi Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Juru Bicara Pengusul HMP Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menjelaskan keikutsertaan fraksibta dan 11 politisi Fraksi Gerindra didasari keinginan untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus menyelesaikan polemik yang berkembang.
Dalam pemaparan tiap fraksi kepada pimpinan DPR RI, Aziz mengatalan Fraksi Gerindra memilih urutan terakhir untuk membacakan daftar anggota yang mengusulkan HMP Wapres Gibran.
“Kami ingin mendengar, mencermati apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” kata Azis dalam forum pembahasan usulan HMP.
Menurut Azis, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut menjadi salah satu alasan bagi Fraksi Gerindra ikut mengusulkan dan menandatangani HMP pemakzulan Gibran.
“Karena itu, kami sebagai pengusul memandang apa yang disampaikan itu menjadi bagian dari alasan kenapa kami ikut mengusulkan dan menandatangani Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik yang menimpa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” kata Azis.
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengungkapkan bahwa dari 13 anggota Fraksi Golkar yang terhimpun dalam gerakan tersebut, sebanyak 11 orang telah membubuhkan tanda tangan secara formal.
Menurut Doli, terdapat dua pertimbangan utama yang melatarbelakangi pengajuan hak tersebut, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat.
Dari aspek hukum, para pengusul menilai terdapat persoalan terkait legitimasi posisi Wakil Presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di DPR. Mereka juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut.
Sementara dari sisi aspirasi publik, pengajuan HMP disebut sebagai respons terhadap dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang terkait status serta legitimasi kepemimpinan nasional.
“Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945,” ujar Doli.
Secara konstitusional, prosedur dan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden RI diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus melalui tahapan di DPR, kemudian surat rekomendasi dari DPR itu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilu. Apabila keputusan MK menyetujui rekomendasi dari DPR RI tersebut maka MK memerintah MPR RI untuk menggelar sidang istimewa MPR RI.
Dengan demikian, usulan yang digulirkan sejumlah anggota Fraksi Golkar tersebut menjadi langkah awal dari proses politik dan hukum yang masih harus melewati sejumlah tahapan konstitusionalnya sebelum dapat berujung pada keputusan pemberhentian Wakil Presiden RI.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
