Selasa, April 16, 2024
BerandaJembranaMinta Revisi UU Odol, Ratusan Sopir Truk Demo di Gilimanuk

Minta Revisi UU Odol, Ratusan Sopir Truk Demo di Gilimanuk

JEMBRANA, balipuspanews.com – Larangan beroperasinya angkutan barang over dimensi over loading (Odol) membuat sopir-sopir angkutan logistik gerah. Merasa sangat dirugikan, pada Selasa (22/2/2022), ratusan sopir logistik menggelar aksi demo di areal Terminal Kargo Lingkungan Penginuman, Gilimanuk.

Aksi demo ratusan sopir logistik yang tergabung antara 14 komunitas itu diawali sekitar pukul 11.00 WITA. Dengan sound system dan panggung memakai truk tronton, satu persatu perwakilan sopir berorasi.

Mereka menilai penertiban Odol yang dilakukan Kepolisian maupun BTTD sangat memberatkan.

Jika harus menormalkan kembali truk mereka dengan memotong chasis dan baknya selain akan mengeluarkan biaya tambahan juga truk mereka akan sulit mendapat muatan karena ekpsedisi atau penyedia muatan akan memilih mencari kendaraan yang besar dan panjang.

“Kami hanya mencari makan. Jangan hanya kami yang paling bawah saja yang ditindak, semestinya ekpedisi atau penyedia muatan juga ditindak,” ujar salah satu sopir.

Kasat, pengusaha angkutan logistik menyampaikan, sebenarnya mereka senang jika muatanya ringan. Selain lebih cepat sampai dan lebih aman juga akan membuat ban dan komponen kendaraan lainya awet.

BACA :  Tabrak Truk yang Sedang Parkir, Pemotor Suzuki Tewas Kecelakaan

Namun ongkos yang didapat tidak akan cukup untuk menutupi biaya operasional. Jika memang ongkos sesuai mereka tidak akan melanggar lagi.

Dengan adanya Undang-Undang Pasar 277 No. 22 Tahun 2009 tentang Odol maka semestinya mereka dibantu agar ongkos bisa sesuai sehingga mereka tidak melanggar lagi.

Koordinator aksi, Oka Mardana alias Pelo menyampaikan beberapa tuntutan yang akan dilayangkan ke Presiden RI diantaranya Revisi peraturan Overdemensi dan Overload yang tertuang pada Undang-undang Pasal 277 No. 22 Tahun 2009, Standard upah minimum menjadi standarisasi, kepastian muatan pasca normalisasi kepada driver logistik, biaya pemotongan kendaraan untuk normalisasi,

Mereka juga meminta, menghapus mafia odol dan di lapangan dan ditempat pengujian, jembatan timbang 5.

Perlakuan yang sama di tiap pelaku logistik baik perusahaan, pengusaha ekspedisi, penyedia barang (yang memiliki relasi atau hubungan dengan driver logistik), evaluasi kinerja BPTD Dishub, kepolisian yang melakukan operasional atau penugasan di lapangan. Mereka juga merasa penindakan yang tidak mereta regulasinya.

Koordinator Gerakan Aliansi Pengemudi Bali, Sugi Hartoyo mengatakan, untuk memperlihatkan keseriusan aksi demo ini, pihaknya akan mengadakan mogok massal tidak ada bongkar muat selama 3 hari yang akan dimulai dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022.

BACA :  Replika Kraton Majapahit Penting untuk Pelajari Sejarah Bangsa Indonesia

“Kita mau membuktikan bahwa driver logistik adalah pejuang ekonomi biar mereka merasakan bagaimana logistik ini beroperasi atau tidak ada bongkar muat selama 3 hari,” terangnya.

Penindakan dari petugas agar tidak timpang tindih, dimana perusahaan besar melanggar tidak ditindak, hanya sopir biasa yang ditindak dijalanan seperti penjahat saja, sejujurnya kami dijalan merasa was-was kalau pihak polisi.

Seperti halnya tajik yang diatas truk ditangkapi semua akan tetapi di setiap wilayah tidak ditangkap.

Koordinator UPPKB Cekik, Made Arya menyampaikan normalisasi angkutan Odol tidak harus segera dilakukan. Tetapi ada waktu 6 bulan dari ditemukan dan merela bisa datang ke layanan KIR untuk mengukur kendaraannya.

“Kami siap membantu, dan siap menyampaikan aspirasi ini ke pusat,” ujarnya.

Untuk masalah ongkos pendistribusian barang itu kewenangan dari Kementrian Perdagangan.

Karena belum ada titik temu perwakilan sopir diajak bernegosiasi dengan Wakapolres Jembrana Kompol Marzel Doni, Kasat Lantas AKP Dewa Gede Ariana, dan dati Kompol Rahmawati Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Bali.

Namun negoisasi itu berjalan alot karena sopir-sopir tetap meminta agar ekpedisi ditertibkan sehingga mereka bisa mengokuti aturan. Sebelum ekspedisi ditertibkan mereka tetap diberikan beroperasi tanpa ditindak.

BACA :  Bupati Giri Prasta Hadiri HUT Jagabaya Dulang Mangap Ke-7

Ditengah mediasi Bupati Jembrana, I Nengah Tamba datang ke lokasi dan meminta para sopir untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan tetap menerapkan Prokes.

Setelah dilakukan mediasi tertutup baru mendapatkan hasil, apirasi dari para sopir truk tersebut sudah dijamin sampai ke pusat, dan penindakan Odol akan ditangguhkan selama ada hasil dari pemerintah pusat. Setelah ada kesepakatan itu, akhirnya mereka membubarkan diri.

Penulis: Anom

Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -
- Advertisment -
TS Poll - Loading poll ...

Most Popular