DENPASAR, balipuspanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggelar Rapat Paripurna ke-33 masa persidangan III tahun 2022 terkait Penjelasan Gubernur tentang Ranperda Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Semesta Berencana tahun Anggaran 2023, Senin (26/9/2022).
Gubernur Bali Wayan Koster menyebut, tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan visi, misi, arah kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Bali yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
Secara umum, pelaksanaan Visi Pembangunan Bali, “Nangun Sat Kertgi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU, selama empat tahun telah berjalan dengan baik.
Program prioritas yang menjadi unggulan daerah dan fokus kepada penataan alam, krama, dan budaya Bali, secara umum telah dapat berjalan sesuai arah kebijakan.
Namun, Gubernur mengakui, ada beberapa program yang belum berjalan secara optimal karena berbagai hambatan, terutama akibat Pandemi Covid-19, yang tidak hanya menimpa kita di Bali melainkan seluruh dunia.
“Angayubagia, meskipun dalam situasi Pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana strategis tetap berjalan sesuai rencana. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, Astungkara berbagai pembangunan infrastruktur monumental sedang dan telah diselesaikan.
Setelah dua tahun lebih kita menghadapi pandemi Covid-19, dengan upaya penanganan yang baik, kita terbukti mampu tetap eksis dan dapat melaksanakan program-program pembangunan prioritas,” ungkap Gubernur.
Dikatakan, dengan membaiknya kondisi perekonomian Bali, semakin menumbuhkan optimisme untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023 mendatang. Target-target makro pembangunan Bali disusun lebih optimis tetapi tetap realistis.
Pertumbuhan ekonomi Bali diperkirakan mencapai 5%, tingkat kemiskinan ditargetkan 4%, serta tingkat pengangguran ditargetkan 2,75%.
Target-target makro tersebut, serta target sektoral lainnya, kita upayakan akan terwujud melalui pelaksanaan program-program prioritas yang benar-benar berpihak kepada masyarakat, implementasi konsep transformasi Ekonomi Kerthi Bali, dengan dukungan pengelolaan APBD yang cermat dan efektif, serta menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya secara lebih inovatif.
Penyusunan Rancangan APBD, lanjut Koster, Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023, yang telah kita bahas dan sepakati bersama pada tanggal 8 Agustus 2022.
Gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut : Pendapatan Daerah direncanakan sebesar 5,7 triliun rupiah lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,2 triliun rupiah lebih, yang meliputi Pajak Daerah sebesar 2,8 triliun rupiah lebih, Retribusi Daerah sebesar 88 miliar rupiah lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 810 miliar rupiah lebih dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 533 miliar rupiah lebih.
Sementara Pendapatan Transfer direncanakan sebesar 1,3 triliun rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar 105 miliar rupiah lebih yang merupakan Pendapatan Hibah. Belanja Daerah, direncanakan sebesar 5,6 triliun rupiah lebih, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 3,4 triliun rupiah lebih, meliputi Belanja Pegawai sebesar 1,6 triliun rupiah lebih, Belanja Barang dan Jasa sebesar 1,4 triliun rupiah lebih, Belanja Subsidi sebesar 40 juta rupiah, Belanja Hibah sebesar 259 miliar rupiah lebih dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 28 miliar rupiah lebih.
Selain itu, Belanja Modal direncanakan sebesar 695 miliar rupiah lebih, meliputi Belanja Modal Tanah sebesar 2 miliar rupiah lebih, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 49 miliar rupiah lebih, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 634 miliar rupiah lebih, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 9 miliar rupiah lebih; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 501 juta rupiah lebih.
Dari pendapatan dan belanja yang dialokasikan pada RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, direncanakan surplus anggaran sebesar 110 miliar rupiah lebih atau 1,93 persen.
“Surplus ini akan digunakan untuk menutupi Pembiayaan Netto, yaitu perencanaan penerimaan pembiayaan daerah setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2023 direncanakan sebesar 226 miliar rupiah lebih, yang bersumber dari Silpa Tahun 2022,” tambahnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Bali Tahun 2023 direncanakan sebesar 337miliar rupiah lebih, untuk pembentukan dana cadangan sebesar 150 miliar rupiah, dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 187 miliar rupiah lebih.
“Gubernur berharap, segenap anggota Dewan yang terhormat, agar Raperda ini dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama,” pungkasnya.
Penulis: Budiarta
Editor: Oka Suryawan
