JAKARTA, balipuspanews.com – Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) diharapkan dapat melahirkan peradaban baru.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz berharap RUU IKN yang baru saja diajukan pemerintah untuk dibahas bersama DPR akan menjadi dasar hukum bagi pusat pemerintahan baru di Indonesia.
“Kenapa kemudian pusat pemerintahan disebut ibu kota. Karena asalnya dari kata Ibu, dari rahim Ibu yang menghasilkan peradaban. Berarti Ibu Kota Negara harus menjadi rahim peradaban negara, rahim peradaban nusantara,” ucap Eeng Eem dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Quo Vadis RUU Ibu Kota Negara’ di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/10/2021).
Oleh karena itu, menurutnya nusantara harus tercermin dalam ibukota baru nanti yang dipusatkan di Provinsi Kalimantan Timur. Semua aspek yang menjadi simbol nusantara harus ada dan menjadi etalase Indonesia, tidak hanya dari sisi fisik pembangunan tetapi dari sisi kemanusiaan. Yaitu sosial, budaya, lingkungan yang juga harus menunjukkan sisi ibu kota.
Neng Eem menekankan sisi keibuan yang harus ditonjolkan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur nanti. Ini penting, karena biasanya proses pembangunannya akan menemui masalah dari teknis operasional.
“Pembangunan di sana di Kalimantan Timur ini, benar-benar bisa terwujud dan tidak merusak lingkungan. Visi misi pemindahan harus bisa dimanivestasikan dari mulai pelaksanaan tahapan-tahapan pertama termasuk juga di dalam RUU IKN yang akan kita bahas ini,” tegasnya.
Pembicara lainnya Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian meyakini kalangan investor akan tertarik terlibat dalam pembangunan IKN. Baik itu, pengembangan transportasi publik yang modern maupun sektor industri pariwisata dan lain-lainnya.
“Memang butuh biaya yang tidak sedikit untuk membangun sistem transportasi dalam IKN, karena mobilitas dalam IKN harus cepat dan tepat,” kata Hetifah.
Saat ini, sarana pendukung untuk mewujudkan IKN sudah dilakukan, misalnya keberadaan Bandara Balikpapan yang diklaim merupakan bandara ketiga terbaik di Indonesia. Jarak tempuhnya pun tidak terlalu lama sekitar 2 jam apabila menggunakan pesawat terbang.
“Jarak tempuh Jakarta ke Balikpapan hanya sekitar 2 jam. Fasilitas yang disediakan menuju Balikpapan lebih banyak, modern dan cepat,” ungkap Hetifah.
Politisi Partai Golkar ini mendukung kebijakan rencana pemindahan IKN. Di masa pandemi saat ini, Hetifah berpendapat justru menjadi kesempatan dan momentum terbaik bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi.
“Ini merupakan investasi yang brilian untuk melakukan economic jump di Indonesia, supaya bisa ke luar dari efek pandemi lebih cepat,” ujarnya.
Terkait strategi pariwisata, Hetifah tidak membantah bahwa selama ini Malaysia menjadi primadona dari pariwisata kesehatan untuk orang Indonesia.
“Banyak orang Indonesia yang mencari pengobatan, atau meningkatkan kesehatan dan kebugaran di negara tetangga. Karena itu, kita mencoba membangun kesehatan yang lebih modern,” paparnya.
Sementara itu, Pengamat Tata Kota Univerisitas Trisakti, Yayat Supriatna mengingatkan bahwa aktivitas IKN tersebut hanya pada ramai pada siang. Namun akan sepi pada malam hari.
“Sehingga hal ini perlu dipikirkan oleh pemerintah. Akibatnya, orang lebih memilih tinggal ke Balikpapan ketimbang di IKN,” ungkapnya.
Diakui Yayat, mayoritas orang Indonesia yang cukup kaya mencari wisata kesehatan ke luar negeri, seperti Singapura, Penang (Malaysia), Cina dan Jepang.
“Nah, karena itu harus dibangun Rumah Sakit berfasilitas internasional dengan pelayan berkualitas tinggi dan biaya murah. Ini akan menjadi daya tarik sendiri,” pungkasnya.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
