Secara Teknikal, DPR Nilai Indonesia Sudah Alami Resesi Ekonomi

diskusi Dialektika Demokrasi bertema
diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

JAKARTA, balipuspanews.com – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan kondisi perekonomian Indonesia saat ini telah memasuki masa resesi atau kemerosotan ekonomi.

Oleh karena itu, langkah dan strategi kebijakan yang dilakukan bukan lagi pada tahap antisipasi melainkan kebijakan yang mengarah pada upaya perbaikan.

“Kalau belum datang (resesi ekonomi) kita mengantisipasi, tapi kalau sudah datang, sudah kita hadapi saat ini dan berada di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita kemudian menghadapinya, menemukan caranya dan menavigasi caranya,” ucap Misbkahun dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Ancaman Resesi Ekonomi dan Solusinya” di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan resesi secara teknikal sudah kita alami, karena pada quarter to order sejak Q (quarter/kuartal) yaitu tahapan perkembangan ekonomi yang dihitung per tiga bulan sekali atau seperempat tahun, hingga Q keempat 2019, perekonomian Indonesia sudah dalam posisi negatif.

“Q ke-dua, Q ke-empat negatif, Q pertama juga sudah negatif. Jadi secara teknikal quarter to quarter (Q to Q) itu kita sudah dalam posisi negatif,” imbuhnya.

Oleh karena itu, menurut Misbakhun yang perlu dipetakan sekarang ini adalah apakah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi permasalahan krisis ekonomi ini sudah memadai dan perlu ditingkatkan.

Secara umum, ia menilai kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi akibat pandemi covid-19 sudah on the track, hanya perlu perbaikan.

Ia mencontoh, persoalan mendasar masyarakat yaitu konsumsi rumah tangga. “Konsumsi rumah tangga itu mengalami konstraksi 5,51%,” sebutnya.

Pemerintah pun sudah mengantisipasinya dengan mengeluarkan program stimulus, program pemulihan ekonomi. Program APBN yang bersifat reguler itu, menurut Misbakhun bisa memadai untuk mengatasi konstraksi akibat krisis dan yang bisa memulihkan konsumsi masyarakat.

Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% sehingga target konsumsinya sekitar 3,5%. Maka pemerintah berusaha meningkatkan investasi agar pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Hal ini karena investasi lah yang memang menjadi salah satu pendorong. Karena di dalam investasi itu akan masuk modal, akan tercipta lapangan pekerjaan baru, dengan lapangan pekerjaan baru pemerintah akan bisa mendapatkan sejumlah keuntungan.

Antara lain rakyat tetap memiliki pekerjaaan sehingga memiliki daya beli, negara mempunyai kemampuan memungut pajak, dan kemudian terjadi peningkatan penerimaan negara dari sisi perpajakan yang dilakukan oleh investasi yang baru.

Selain itu, program pembebasan bea listrik, PPH dan sebagainya untuk kelompok pekerja tertentu, namun titik lemahnya adalah program ini tidak menyasar keseluruhan, seperti kelompok kelas menengah yang belum mapan dan sangat mudah terkontraksi.

“Sementara mereka tidak ada program pemerintah yang berkaitan dan membantu mereka,” kata Misbakhun.

Di sisi lain program seperti sembako murah, bantuan tunai yang bersifat terbatas itu, masih belum bisa menjadi penyelamat dan bantalan turunnya. Oleh karena itu, ia mengimbau agar pemerintah harus mulai mendetailkan programnya.

“Pemerintah membuat program yang harus mulai terarah, fokus dan menjadi alat navigasi mengatasi masalahnya. Saya melihat ada kesenjangan. Kesenjangannya adalah bahwa antara program PEN dengan realitas permasalahan ini kan sering tidak nyambung,” tegasnya.

Pembicara lainnya, Direktur Core Riset Indonesia Peiter Abdullah tidak memungkiri bahwa Indonesia telah memasuki masa resesi. Pieter berpendapat bahwa Indonesia secara definisi dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut sudah memasuki resesi.

Tapi, ia menegaskan esensi persoalannya bukanlah pada terjadinya resesi atau bukan sebab ia meyakini semua negara juga mengalami kondisi serupa dengan Indonesia akibat pandemi Covid-19 ini.

Sehingga, ia menilai resesi sekarang ini merupakan sebuah kenormalan baru dalam keseharian penduduk dunia.

“Jadi, resesi ini sebuah kenormalan baru baik yang teknikal maupun yang sesungguhnya, dan kita tak perlu panik,” tegasnya.

Pieter juga menilai resesi saat ini bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah, tetapi karena dampak ekonomi global semua negara di dunia juga mengalaminya. Oleh karena itu, langkah dan strategi yang perlu dilakukan pemerintah adalah Hanya membuat kebijakan yang tepat.

Ada dua hal yang menurut Pieter perlu dilakukan penyikapan. Pertama, seberapa dalam yang dialami bangsa Indonesia, dan kedua seberapa lama resesi itu.

“Kalau selama itu pemerintah bisa mempercepat recovery, memulihkan kembali ekonomi dan mengatasi wabah, maka tak akan terjadi resesi yang sesungguhnya,” terang Pieter.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam terjadinya resesi sebenarnya sudah diprediksi banyak pihak. Namun, meski sudah diprediksi resesi akhirnya terjadi juga, hal itu karena dia karena terjadi sumbatan-sumbatan yang tidak bisa dikelola secara baik.

“Dimana sumbatannya? Kok bisa sampai semua hampir semua kementerian mengeluhkan yang sama, padahal di kementerian keuangan sendiri memandang tidak ada masalah,” ucap Ecky.

Ecky meyakini, saat ini yang baru berjalan, praktis baru belanja sosial saja antara lain bantuan sosial. Namun, ia menilai justru bansos pula yang membantu kedalaman dari penurunan dari konsumsi rumah tangga untuk masyarakat miskin masih tertahan.

Pasalnya, banyak sumbatan seperti yang disebutnya antara lain belum terserapnya bansos secara maksimal, juga banyaknya bansos yang tidak tepat sasaran.

Penulis/Editor : Hardianto/Oka Suryawan