I Kadek Diana
I Kadek Diana

DENPASAR, balipuspanews.com- Polemik sampah di Bali yang belakangan ini mencuat hingga sempat diblokade selama tiga hari oleh pecalag dan kelian Desa Pesanggaran sampai saat ini belum mendapat formula yang tepat.

Berawal dari permasalahan sampah dari Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) yang dikeluhkan oleh pihak adat di Desa Pesanggaran, akhirnya meledaklah permasalahan sampah ini di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.

“Komitmen kita bersama dengan Gubernur, dari DPRD Bali, kami dari Komisi III, mempunyai komitmen sangat kuat, tinggi agar persoalan tuntas, kita malu, kita tidak bisa menuntaskan sampah di Bali,” jelas Politisi PDIP yang duduk di Komisi III
DPRD Provinsi Bali I Kadek Diana,” Senin, (11/11).

Diana menjelaskan terkait masalah sampah di Bali kini sampai diambil alih oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menko Maritim. Dari masalah ini hingga akhirnya muncul Peraturan  Presiden No 35 tahun 2018 tentang ercepatan pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi listrik di TPA Suwung

Dalam hal ini, lanjut Diana, TPA Suwung nantinya akan pengolahan sampah menjadi energi listrik, yang ditangani oleh pemerintah pusat.

“Langkah-langkah ini tentu kami apresiasi, langkah nyata dan tegas, harus ada jawaban dari pemerintah pusat, terkait langkah selanjutnya,” bebernya.

Bali, lanjut Politisi asal Bumi seni, Gianyar menyebut sebagai daerah tujuan wisata, selain wisatawan mencari panorama alam, seni dan budaya, lingkungan yang bersih, aman, asri patut dijaga dan diperhatikan.

“Sampah yang ada di TPA Suwung, merupakan hasil dari masyarakat kita semua. Namun, sampah tersebut sebelumnya menghasilkan rupiah sebelum menjadi sampah. De pis ne gen alih (jangan uangnya saja dicari),” celetuk Diana.

Disingģung Diana, dari sampah tersebut, keuntungan sudah didapatkan dari sebelum menjadi sampah. Seperti halnya restoran, hotel, harus ada kapital kost membiayai sampah.

“Dari hasil ini kan menghasilkan banyak, sisihkan dong untuk penanganan sampahnya,” imbuhnya.

Lebih jauh dirinya memandang bahwa bahwa masalah sampah merupakan masalah serius. Maka sempat dirinya melontarkan dalam forum resmi untuk membuat payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang penanganan sampah di Bali. Namun, mendapat tanggapan tidak perlu diperdakan.

“Untuk penanganan ini dari sisi anggaran, kita siap, tanggungjawab provinsi berapa, dan Sarbagita berapa,” tandasnya. (bud/bpn/tim)