Selasa, Juli 16, 2024
BerandaKarangasemSopir dan Tenaga Kebersihan Berpeluang Jadi PPPK, Parta: Pemda Harus Mengusulkan

Sopir dan Tenaga Kebersihan Berpeluang Jadi PPPK, Parta: Pemda Harus Mengusulkan

KARANGASEM, balipuspanews.com
Anggota DPR RI asal Bali, I Nyoman Parta membawa angin segar bagi para tenaga kontrak sopir dan tenaga kebersihan yang selama ini berharap mendapat kesempatan untuk mengikuti perekrutan PPPK.

Menurut Politisi asal Sukawati, Gianyar ini, harapan para sopir, tenaga kebersihan serta yang lainnya sudah terjawab. Dari hasil pembahasan di Jakarta antara Komisi II yang difasilitasi olehnya telah memastikan bahwa guru Bahasa Jepang, penyuluh bahasa Bali termasuk sopir akan diterima sebagai PPPK.

“Soal itu sudah diperjuangkan oleh teman-teman komisi dua, saya fasilitasi sudah ketemu di Jakarta. Untuk guru bahasa Jepang, penyuluh bahasa Bali berikut sopir sudah diterima sepanjang memenuhi persyaratan yaitu minimal sudah mengabdi sebagai honorer selama 5 tahun akan diterima sebagai PPPK,” kata Parta saat hadir dalam acara Mixologi arak Bali di Taman Soekasada Ujung, Karangasem, Minggu (23/6/2024).

Khusus untuk Sopir, Parta meminta Pemerintah Daerah jangan menunggu kuota, tetapi pro aktif untuk mengusulkan data mereka ke pusat sehingga nantinya pusat memiliki data untuk dijadikan dasar sebagai pengeluaran SK.

BACA :  Bagaimana Undang-Undang Ketenagakerjaan Jerman Mencegah Lamine Yamal Bermain 90 Menit di Euro 2024

Pengusulan ini menjadi poin penting disamping memenuhi persyaratan pengabdian sebagai honorer minimal selama 5 tahun.

“Mereka bisa diangkat sepanjang diusulkan oleh pemda, jadi ketika Pemda tidak mengusulkan bagaimana caranya di Jakarta mengeluarkan SK karena tidak ada datanya. Untuk Pemda di Bali jika ingin sopir jadi PPPK makanya harus disusulkan,” imbuhnya.

Parta juga menyebutkan, bahwa proses tes untuk para honorer yang telah memenuhi persyaratan nantinya hanya sebagai formalitas saja. Karena memang seluruh honorer yang telah mengabdi minimal selama 5 tahun berhak menjadi PPPK.

Disisi lain, Parta juga menyikapi persoalan rencana pengalihan tenaga kerja yang tidak masuk kedalam PPPK menjadi outsoursing. Ia dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya dengan solusi tersebut. Bagi Parta pribadi outsursing itu seperti perbudakan modern sehingga jangan sampai pekerja kita menjadi outsoursing.

“Saya menolak itu. Beda halnya kalau diluar negeri, mereka bekerja hitungan jam dan dibayar perjam sehingga dapat penghasilan yang layak,” tandas Parta.

Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan

RELATED ARTICLES

ADS

- Advertisment -

Most Popular