Soroti PAD, Dewan Buleleng Sarankan Kebijakan Strategis Perpajakan

Suasana rapat Anggota DPRD Buleleng dengan eksekutif di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng
Suasana rapat Anggota DPRD Buleleng dengan eksekutif di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Terkait Ranperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019. Badan Anggaran DPRD Buleleng mengadakan rapat dengan eksekutif di ruang gabungan komisi DPRD Buleleng, Senin (13/7/2020).

Dalam rapat tersebut dipaparkan beberapa catatan yang ditujukan kepada eksekutif salah satunya terkait dengan piutang pajak dan potensi peningkatan PAD Kabupaten Buleleng.

Komisi III menyampaikan beberapa masukan terkait dengan penghapusan pajak terhutang, baik itu PBB maupun PHR dibawah tahun 2019 kebawah.

Komisi III beranggapan, penghapusan pajak terhutang bisa merangsang wajib pajak untuk bisa lebih taat kedepannya menunaikan kewajibannya membayar pajak.

Salah satu anggota Komisi III DPRD Buleleng Wayan Teren mengungkapkan saat pelaksanaan rapat tersebut meminta kepada SKPD agar kedepannya bisa memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak taat melakukan pembayaran.

Bahkan dirinya beranggapan, pajak PHR yang setiap tahun mengalami peningkatan dalam jumlah piutang sudah tidak masuk dalam logika, mengingat pajak yang dibayarkan oleh konsumen lewat wajib pajak semestinya langsung dilaporkan ke Pemerintah Daerah.

“Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh SKPD terkait dengan memberikan sanksi berupa pemasangan spanduk dan stiker, akan tetapi menurut kami perlu adanya tindakan yang lebih sehingga ada efek jera bagi penunggak pajak,” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua I Ketut Susila Umbara, SH selaku pimpinan rapat mengatakan hal senada terkait hal tersebut bahwa pihaknya mendorong untuk piutang pajak yang sudah berlalu sudah terlalu besar.

Sehingga bagaimana nantinya agar ada efek jera terhadap penunggak pajak.

“Kami DPRD meminta kepada SKPD terkait agar lebih tegas supaya lebih cepat penyelesaiannya,” terangnya.

Disisi Lain Sekertaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyasa, menegaskan bahwa prinsipnya Pemerintah daerah memiliki pandangan yang sama bagaimana agar beban APBD lebih ringan dan bisa membiayai kepentingan kepentingan publik namun eksekutif sebagai pelaksana kegiatan perlu adanya regulasi dan payung hukum yang kuat.

Bahkan pihaknya akan melakukan komunikasi serta pendampingan dengan aparat hukum agar bisa melihat kategorinya.

“Kalau memang memungkinkan sesuai tahapan tahapan dan itu bisa, Kita tentu akan terus melakukan komunikasi, koordinasi dan pendampingan dengan aparat hukum untuk bisa melihat yang mana masuk kategori dan yang mana tidak,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma

Editor : Oka Suryawan