JAKARTA, balipuspanews.com – TNI dan Polri mengerahkan satuan tugas (satgas) yang akan diterjunkan dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 5-7 September 2023.
Seluruh satgas gabungan dari TNI/Polri didukung kekuatan lain seperti BSSN, BIN, Kementerian Luar Negeri dan instansi lainnya bersiap memaksimalkan kekuatan bersama untuk kelancaran seluruh rangkaian pengamanan untuki menjamin keselamatan para pemimpin negara dan delegasi peserta KTT ke-43 ASEAN.
Penegasan disampaikan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI, Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma dan Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Drs. Verdianto I. Bitticaca dalam dialog bertajuk “Road to ASEAN Summit 2023: Pengamanan KTT ke-43 ASEAN” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jumat (1/9/2023).
Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma memaparkan strategi pengamanan ketat dilakukan untuk memastikan kelancaran dan keamanan KTT ke-43 ASEAN. Pihaknya telah menyiapkan standar keamanan seperti pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT pada bulan Mei 2023 lalu.
Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan KTT G20 di Bali dan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia juga telah memiliki standar keamanan untuk kegiatan-kegiatan internasional yang melibatkan kepala negara dan tamu VVIP, sehingga aparat tinggal mengikuti standar keamanan tersebut.
“Hanya mungkin karena pelaksanaan saat ini di Jakarta hal khusus yang perlu kami siapkan sebetulnya memahami apa dan siapa tamu yang akan hadir. Sehingga kami dapat menyesuaikan situasi masing-masing negara dengan standar keamanan dan tuntutan juga harapan yang mereka inginkan selama di Jakarta ini,” ujarnya.
Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi dan dilakukan penambahan pengamanannya seperti kompleksitas situasi global dan regional, serta banyaknya negara yang hadir.
Selain itu, dinamika ancaman terorisme juga menjadi pertimbangan. Meski perkembangan terakhir tidak masuk dalam skala “mengancam” namun pihaknya tetap melakukan pemetaan, menempatkan personel serta membuat prosedur pengamanan ancaman terorisme.
“Dan ini pula yang menjadi standar bagi kita, seberapa jauh kita menyiapkan personel dan material pengamanan kita. Semoga data dan informasi yang kita dapatkan akurat dan mitigasinya juga bisa tepat sasaran,” ucap Erwin.
Ia menjelaskan, pembagian pengamanan Ring 1, Ring 2, dan Ring 3 telah diatur sedemikian rupa. Ring 1 menempel secara fisik kepada delegasi VVIP, baik saat melaksanakan kegiatan di tempat kegiatan maupun pada saat pergerakan.
“Ring 1 jelas memiliki tingkat pengamanan paling tinggi. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa mendekat selain yang sudah ditentukan,” terangnya.
Untuk Ring 2, masih ada unsur TNI dan Polri yang melakukan pengamanan, dan sudah ditentukan pula siapa-siapa saja yang dapat masuk ke sana, melalui kartu identitas yang telah diberikan.
Adapun untuk Ring 3, TNI dan Polri berkolaborasi mengamankan daerah-daerah penyangga yang dekat ke Jakarta dan menjadi titik perhatian khusus untuk pengamanan.
Dari seluruh rangkaian acara, Erwin menekankan perlunya sejumlah hal untuk mendapat perhatian terutama kesigapan tiap personel ketika menghadapi persoalan tak terduga. Misalnya ketika kesehatan pemimpin negara maupun perwakilan delegasi peserta mengalami drop.
Dari pengalaman yang ada pengaturan ketibaan dan keberangkatan kendaraan pengangkut delegasi di venue perlu mendapat perhatian. Juga kesiapan tenaga medis dan asistensi perlengkapan medis darurat.
“Tentunya kita selalu berharap semua delegasi dalam keadaan sehat. Tetapi berkaca pada G20 lalu saat ada delegasi negara sahabat yang tiba-tiba drop dan perlu penanganan segera. Ini menjadi catatan bagi kami untuk menyiapkan asistensi medis,” tegas Erwin.
Oleh karena itu, pihaknya telah menyiagakan ambulans yang berfungsi sebagai mini ICU untuk masing-masing delegasi VVIP, serta menyiapkan beberapa rumah sakit rujukan sebagai mitigasi apabila kondisi delegasi semakin memburuk.
Ancaman Siber
Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Drs. Verdianto I. Bitticaca menekankan Polri memberi perhatian khusus terhadap ancaman siber.
“Kami sudah profiling dan memetakan ancaman yang muncul. Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan keamanan siber,” ujar Verdianto.
Ia mengaku Polri telah menerima laporan dari BSSN terkait potensi ancaman siber yang dapat mengganggu jalannya KTT ke-43 ASEAN.
“Ada beberapa potensi ancaman siber yang perlu kita dalami,” tegas dia.
Selain pengamanan terhadap ancaman siber, Polri juga mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan lain, seperti demonstrasi, terorisme, dan aksi kriminal lainnya. Khusus aksi unjuk rasa, Polri akan melakukan pendekatan persuasif.
“Masalah unjuk rasa, tetapi mudah-mudahan tidak ada pas waktu pelaksanaan, karena jangan sampai mengganggu konsentrasi. Kita tidak larang, tapi mungkin dikondisikan, kita akan komunikasikan,” ujarnya.
Mengenai masalah kemacetan, Polri akan menerapkan sistem buka tutup di sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN.
“Tentunya sistem ini akan diterapkan secara situasional, sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun bila ada angkutan penting yang harus lewat pasti kita perbolehkan dan kawal. Seperti sembako, jadi tinggal lapor ke petugas kita izinkan,” ucap Verdianto.
Selain itu, Polri menerapkan rekayasa lalu lintas seperti pengalihan arus kendaraan dan pengaturan lalu lintas.
“Kami akan melakukan berbagai upaya untuk mengurai kemacetan. Mengimbau masyarakat untuk turut serta membantu kami menjaga ketertiban lalu lintas,” imbaunya.
Secara umum, Verdianto memaparkan Polri mengerahkan sebanyak 6.182 personel untuk pengamanan. Personel Polri tersebut tersebar di DKI Jakarta dan dua daerah penyangga, yakni Jawa Barat dan Banten. Termasuk ditempatkan di 16 hotel, Gedung ASEAN, JCC, TMII serta lokasi-lokasi penyelenggaraan side event.
“Mereka akan bertugas untuk mengamankan kegiatan-kegiatan KTT ASEAN, mulai dari kedatangan para pemimpin negara hingga pelaksanaan rangkaian acara KTT,” jelasnya.
Menurutnya, sejak delapan bulan lalu sebelum penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN, Polri telah menggelar Operasi Cipta Kondisi. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Operasi ini meliputi berbagai kegiatan, seperti patroli rutin di wilayah rawan, operasi yustisi, peningkatan sosialisasi hukum dan ketertiban, hingga kegiatan bakti sosial.
Verdianto mengklaim kegiatan-kegiatan ini telah membuahkan hasil positif. Sehingga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Metro Jaya menjadi lebih kondusif.
“Kami berharap operasi cipta kondisi ini dapat terus berlanjut hingga KTT ASEAN diselenggarakan. Untuk itu kami juga mengimbau masyarakat turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” tegas Verdianto.
Penulis : Hardianto
Editor : Oka Suryawan
