Pandangan umum dan pendapat fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Denpasar.
Pandangan umum dan pendapat fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Denpasar.
sewa motor matic murah dibali

DENPASAR, balipuspanews.com- Berkaca dari pengalaman-pengalaman yang terjadi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Denpasar selalu krodi dari tahun ketahun. Apalagi dengan diberlakukannya sistem yang baru dengan sistem zonasi membuat sisiwa susah mendapatkan sekolah di Denpasar khususnya SMP Negeri.

Hal inibterjadi karena keterbatasan jumlah sekolah SMP Negeri di Denpasar yang tidak mampu mengakomodir terhadap lulusan SD di Kota Denpasar.

” Kami dorong pembangunan SMP Negari di kota Denpasar harus sesegera mungkin dibangun dengan memperhatikan permasalahan yang timbul akibat zonasi,” kata Putu Metta Dewinta Wandy, SH., saat membacakan pandangan Fraksi Golkar terhadap Ranperda tentang APBD Kota Denpasar, Jumat (15/11/2019).

Dikatakan Metta, pada saat PPDB kemarin, banyak timbul permasalah karena ada desa di Kota Denpasar yang merasa sangat jauh dari fasilitas sekolah khususnya SMP Negeri, seperti Desa Kesiman Kertalangu, Dentim, Desa Pemogan, Densel, dan Desa Pemecutan Kelod, Denbar.

Seperti diketahui, mesti sudah melakukan pembangunan SMP Negeri di Desa Padangsambian, tepatnya di SDN 9 Padangsambian,
maka untuk merealisasikan pembangunan tersebut harus memperhatikan letak pembangunan yang disesuaikan dengan beberapa kreteria seperti jumlah penduduk dan pengembangan wilayah, jarak existing sekolah, dan ketersedian akses lalu lintas serta lahan untuk lokasi sekolah.

” Kami Fraksi Golkar, realisasi pembangunan sekolah SMP Negeri benar-benar sangat dibutuhkan agar pada PPDB ditahun berikutnya tidak menjadi permasalahan yang sama seperti tahun sebelumnya. Maka kami sarankan untuk pembangunan SMP Negeri agar direalisasika di lingkungan Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur dan Desa Pemogan, Denpasar Selatan” ungkapnya.

Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk Desa Pemogan merupakan desa Terbesar di Denpasar Selatan, namun sangat jauh dari SMP Negeri yang ada sekarang.

Disamping itu, di Desa Pemogan ada sebuah fasilitas gedung transmigran yang sangat representatif untuk gedung sekolah. Tinggal pemerintah Kota Denpasar sekarang berkoordinasi dengan pihak Provinsi Bali, mengingat gedung tersebut sudah tidak berfungsi seperti semula.
(bud/bpn/tim)