BADUNG, balipuspanews.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Keempat Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri anggota DPRD Badung.
Dari unsur eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba. Turut hadir perwakilan Forkopimda Badung, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, direksi perusahaan daerah, unsur KPU dan Bawaslu, camat, serta kepala desa/lurah se-Badung. Hadir pula tenaga ahli, fraksi DPRD Badung, dan undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa seluruh usulan, saran, dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi telah dijawab secara jelas oleh Bupati Badung.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 ayat (3), sebelum menyetujui dan mengambil keputusan terhadap Raperda yang diajukan Bupati Badung beserta jajarannya, DPRD terlebih dahulu harus melakukan pembahasan secara mendalam.
Pembahasan tersebut mencakup pemberian usul, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif terhadap seluruh usulan yang disampaikan pemerintah daerah.
“Demikian juga diatur ketika dewan sudah menyatakannya dalam pandangan umum, yang merangkum usul, saran, pertimbangan, termasuk kritik. Jadi, kewajiban Bapak Bupati untuk memberikan jawaban atas usul, saran, termasuk juga kritik konstruktif dari dewan tersebut,” kata Anom Gumanti.
Atas hal tersebut, Anom Gumanti menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung yang telah memberikan Jawaban Pemerintah (Japem) atas seluruh usul, saran, dan pertimbangan DPRD.
Selanjutnya, DPRD Badung akan melaksanakan tahapan mekanisme berikutnya, seperti Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah itu, barulah dilakukan penetapan dan persetujuan DPRD terhadap RAPBD menjadi APBD.
Terkait Raperda pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menyebutkan bahwa regulasi tersebut nantinya akan kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Negara sudah mengatur. Jadi, supaya tidak ada konflik atau tumpang tindih antara peraturan itu, otomatis peraturan yang berada di bawahnya akan dicabut,” ujarnya.
Selain itu, Anom Gumanti juga menyoroti Raperda terkait penyertaan modal daerah. Ia berharap penyertaan modal tersebut nantinya mampu membantu menyelesaikan persoalan kebutuhan air di wilayah Badung Selatan.
Menurutnya, kebutuhan air di Badung Selatan saat ini diperkirakan mencapai 2.000 liter per detik. Namun, kemampuan pasokan baru sekitar 800 liter per detik. Artinya, masih terdapat kesenjangan pasokan sekitar 1.200 liter per detik yang membutuhkan penanganan serius.
Di sisi lain, Bupati Badung saat ini juga tengah memfokuskan perhatian pada pembangunan infrastruktur jalan.
Untuk itu, DPRD Badung berencana mengundang jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Mangutama guna membahas kebutuhan air ke depan.
“Karena ini kan kita baru berbicara 2.000 liter per detik. Nanti setelah dibangun jalan, pasti ada pembangunan yang lebih besar dan juga membutuhkan air. Nah, ini belum sampai ke pembahasan kita. Nanti akan kita komunikasikan dengan PDAM, melakukan kajian-kajian, dan yang paling penting membahas secara mendalam sejauh mana perkembangan setelah adanya jalan di wilayah selatan ini,” jelasnya.
Mengenai proyeksi dan penambahan pembangunan jalan baru, Anom Gumanti menjelaskan bahwa saat ini masih berada pada tahap pertama pembebasan lahan.
Karena itu, sebelum seluruh badan jalan dibangun, pihaknya belum dapat menyampaikan data lebih lanjut. Menurutnya, DPRD Badung terlebih dahulu berupaya mendapatkan respons dari masyarakat.
Selanjutnya, pembangunan tentu harus mengantongi izin. Setelah tahapan tersebut, barulah DPRD Badung memperoleh data yang diperlukan.
Anom Gumanti juga menilai pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) di kawasan Kuta menjadi salah satu opsi strategis untuk mengatasi keterbatasan pasokan air.
Ia menyebutkan, kebutuhan air yang mencapai 2.000 liter per detik masih jauh dari kemampuan pasokan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan langkah berani, salah satunya melalui pembangunan fasilitas SWRO.
“Itu kita bicara 2.000 liter per detik. Kebutuhan kita jauh daripada itu. Maka langkah yang harus berani dilakukan adalah SWRO ini. Ya, kalau itu di Kuta, silakan saja. Satu, Feasibility Study-nya harus jelas,” kata Anom Gumanti.
Selain itu, Anom Gumanti turut menyoroti kondisi estuari yang saat ini dinilai semakin tidak mampu menampung kebutuhan air, terutama ketika musim kemarau saat debit air terus menyusut.
Di sisi lain, penyertaan modal daerah juga bertujuan mendukung pengambilan air sungai sebagai tambahan pasokan untuk wilayah Badung Selatan.
Meski demikian, ia menegaskan pembangunan SWRO harus didasarkan pada kajian kelayakan atau Feasibility Study (FS) yang matang, termasuk analisis dampak lingkungan dan sosial.
“Kalau memang itu sudah sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan, tidak berdampak kepada sosial, sementara itu bisa berfungsi untuk mengatasi kekurangan air, wajib didukung,” pungkasnya.
Bahkan, Anom Gumanti membuka peluang pengembangan SWRO di kawasan lain, seperti Sawangan dan Nusa Dua, sepanjang didukung kajian yang jelas dan komprehensif.
“Jadi, kalau memang itu sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan dan tidak berdampak sosial, sementara itu berfungsi mengatasi kekurangan air, kenapa tidak didukung? Itu wajib didukung. Ya, silakan lagi yang lain nanti, mungkin di daerah Sawangan, daerah Nusa Dua, dan lain sebagainya. Tapi, yang jelas dasarnya adalah Feasibility Study-nya jelas,” pungkasnya.
Penulis: Kadek Adnyaba
Editor: Oka Suryawan
