BADUNG, balipuspanews.com – Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menyampaikan jawaban dan tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Rapat kali ini membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni RAPBD Tahun Anggaran 2027, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Menanggapi rekomendasi fraksi-fraksi DPRD, Bupati menjelaskan bahwa RAPBD 2027 memfokuskan alokasi anggaran pada belanja wajib dan program prioritas daerah.
Salah satu kebijakan strategis yang diambil Pemkab Badung adalah mengubah skema pembangunan jalan dari pembebasan lahan terbuka menjadi pembangunan terowongan (tunnel) guna meminimalkan dampak sosial di masyarakat. Pada tahap awal dalam TA 2027, pemerintah akan memprioritaskan penyusunan studi kelayakan (feasibility study), dokumen lingkungan, serta pembebasan lahan untuk akses masuk dan keluar.
Selain itu, pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi banjir melalui ekskavasi rutin alur Tukad Mati sepanjang 5 kilometer. Jangkauan operasional Tim Jaga Wisata juga diperluas untuk menjaga ketertiban di kawasan destinasi strategis.
Terkait krisis air bersih di kawasan Badung Selatan, Bupati Wayan Adi Arnawa menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Perumda Air Minum Tirta Mangutama menyiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap selama 2027–2029. Dari jumlah tersebut, alokasi awal pada 2027 sebesar Rp37 miliar akan digunakan untuk memperkuat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengkaji diversifikasi sumber air baku melalui teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).
“Kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan layanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik, namun saat ini baru terpenuhi sekitar 800 liter per detik. Penambahan kapasitas produksi menjadi prioritas kami,” jelasnya.
Sementara itu, pada materi ketiga mengenai PT Jamkrida Bali Mandara, disiapkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar guna memperluas penjaminan kredit bagi pelaku UMKM di Badung yang memiliki usaha produktif, tetapi terkendala agunan.
Materi terakhir membahas pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Langkah ini bertujuan menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional yang baru. Pemkab Badung memastikan penyederhanaan aturan tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun menurunkan kualitas pelayanan publik.
Usai sidang paripurna, Bupati Badung kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menangani persoalan air bersih, khususnya di kawasan Badung Selatan.
“Kebutuhan air bersih di Badung Selatan seiring masifnya pembangunan infrastruktur dan tingginya minat investasi akan terus bertambah. Apa pun rumusnya, kalau tanpa diversifikasi tentu kita akan terus mengalami defisit. Penyertaan modal bertahap Rp150 miliar hingga 2029 dengan alokasi awal Rp37 miliar di 2027 sangat tepat untuk penambahan jaringan pemanfaatan air permukaan Tukad Mati di Estuari Dam. Secara paralel, PDAM juga sedang memproses perizinan dan analisis lingkungan untuk mengolah air laut dengan teknologi SWRO bekerja sama dengan pihak profesional. Mudah-mudahan pada tahun 2027 mendatang krisis air bersih ini bisa segera diatasi,” tegas Adi Arnawa.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
