KARANGASEM, balipuspanews.com – Pengusutan dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Klungah, Kecamatan Sidemen, Karangasem, terus bergulir.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem kembali menetapkan satu tersangka baru berinisial IWS,50, asal Gianyar yang diduga menerima fasilitas kredit bermasalah sebesar Rp250 juta. IWS resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke tahanan pada Senin (9/11/2026).
Namun, pengembangan kasus ini tak berhenti pada penahanan IWS. Penyidik Kejari Karangasem juga tengah menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Bahkan, sejumlah pihak yang masuk dalam radar penyidikan dikabarkan belum memenuhi panggilan pemeriksaan alias mangkir.
Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem, Kusufi Esti Ridliani, mengungkapkan, penetapan IWS sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan dari perkara sebelumnya yang menjerat mantan Ketua LPD Klungah, IWD. Perkara IWD sendiri telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar dan kini tengah berproses di persidangan.
Dari hasil penyidikan, ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pemberian kredit kepada IWS. Salah satunya, IWS diketahui bukan krama Desa Adat Klungah, tetapi justru memperoleh fasilitas kredit hingga Rp 250 juta.
Nilai kredit tersebut diduga melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pencairannya juga disebut tidak dilengkapi agunan sebagaimana mestinya.
“Penyidik telah memeriksa 18 orang saksi, termasuk saksi ahli. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut, muncul indikasi adanya kerja sama antara IWS dengan terdakwa IWD dalam proses pemberian hingga pencairan kredit,” ujarnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Karangasem, I Gede Hady Sunantara, memberi sinyal bahwa tersangka dalam perkara ini masih berpotensi bertambah. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan pencairan kredit bermasalah tersebut.
Menariknya, dalam proses pengembangan perkara, beberapa pihak yang telah dilayangkan surat panggilan pemeriksaan justru belum memenuhi panggilan penyidik.
Hady menegaskan, kejaksaan tidak akan tinggal diam apabila pihak-pihak tersebut terus menghindari pemeriksaan.
“Tersangkanya kemungkinan bertambah. Kalau mereka tidak memenuhi panggilan, akan dilakukan pemanggilan paksa,” tegasnya.
Dalam perkara dugaan korupsi LPD Klungah ini, kerugian keuangan diperkirakan mencapai Rp 2,7 miliar. Jaksa kini masih membedah alur pemberian kredit serta menelusuri peran masing-masing pihak yang diduga terlibat.
Adapun pasal yang disangkakan terhadap IWS sama dengan sangkaan terhadap terdakwa IWD, yakni primair Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara sangkaan subsidiair mengacu pada Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.
Penulis: Gede Suartawan
Editor: Oka Suryawan
