JAKARTA, balipuspanews.com – Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo beserta jajarannya melakukan audiensi ke Kantor Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dalam Rangka Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting.
“Kami ingin sekali membangun sinergitas dalam rangka penurunan stunting antara BKKBN dan Kemenko PMK. Stunting masih menjadi momok dan persoalan serius yang harus kita tangani. Secara nasional angka prevalensi stunting saat ini masih di angka 27,6 persen. Sementara pemerintah telah menargetkan di tahun 2024 prevalensi stunting di angka 14 persen”, tutur dokter Hasto, Rabu (25/8).
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan sangat mengapresiasi serta mendukung penuh BKKBN dalam mewujudkan keluarga Indonesia berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Harapannya, dengan itu dapat mendorong tercapainya visi presiden dan wakil presiden menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, ungkap Muhadjir.
“Menangani stunting tidak bisa sendiri-sendiri harus kerjasama lintas sektor, saya harus memastikan Kementerian Lembaga di dibawah bisa saling dukung dan kerjasama tidak bisa bekerja sendiri,” tambahnya.
Selanjutnya Dokter Hasto juga menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Menko PMK beserta jajaran dan berterimakasih juga atas ditandatanganinya Perpres Nomor 72 Tahun 2021 oleh Presiden RI.
“Kami dari BKKBN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena baru saja BKKBN mendapatkan Perpres secara resmi yang sudah di tanda tangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dimana Perpres Nomor 72 Tahun 2021 yang mengamanatkan untuk Percepatan Penurunan Stunting pada BKKBN terlibat sebagai Koordinator Pelaksana di lapangan. BKKBN menyadari BKKBN akan bergegas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional, kemudian di dalamnya tentu juga harus ada mekanisme dan tatakerja dan juga bagaimana pemantauan evaluasi yang harus kita lakukan dalam waktu yang tidak lama selama 3 tahun kurang lebih maka angka target sesuai arahan Bapak Presiden menuju angka 14 persen di tahun 2024”, ucap dokter Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengatakan BKKBN akan bergegas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional, kemudian di dalamnya tentu juga harus ada mekanisme dan tatakerja dan juga bagaimana pemantauan evaluasi yang harus kita lakukan dalam waktu yang tidak lama selama 3 tahun kurang lebih maka angka target sesuai arahan Bapak Presiden menuju angka 14 persen di tahun 2024,” tutup dokter ucap Hasto.
Penulis/editor: Ivan Iskandaria.
