MANADO, balipuspanews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan berbagai lembaga keagamaan.
Acara penandatanganan ini berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (17/7/2025). Kerja sama ini bertujuan mempercepat sertifikasi aset tanah milik lembaga keagamaan.
“Tinggal implementasinya. Segera tindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama dan permudah prosesnya di lapangan. Kalau bisa, buat loket khusus untuk lembaga keagamaan supaya jalurnya tidak perlu antre,” tegas Menteri Nusron saat memberikan arahan.
Menurut Nusron, tingkat legalisasi aset keagamaan di Indonesia masih rendah. Aset yang belum tersertifikasi tersebar di berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, dan Katolik. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN mendorong percepatan proses melalui tindak lanjut kerja sama, baik di pusat maupun daerah.
“Di tingkat pusat sudah ada MoU dengan MUI dan stakeholder keagamaan lainnya,” tambahnya.
Ia juga menekankan sinergi dengan Kementerian Agama dalam penyelesaian dokumen tanah wakaf. Salah satu kendala sertifikasi adalah belum terbitnya akta wakaf.
“Kami mohon kepada Pak Kanwil Kemenag, percepatan penerbitan akta wakaf agar bisa didorong. Tolong carikan SDM terbaik agar proses ini bisa lebih cepat,” ujarnya.
Menteri Nusron mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong menjalankan sertifikasi tanah wakaf. Pemerintah pusat, menurutnya, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder terkait.
Kerja sama ini melibatkan Kanwil BPN Sulut dengan sejumlah organisasi keagamaan, seperti MUI, Gereja Masehi Injil di Minahasa (GMIM), Keuskupan Manado, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), dan Gereja Masehi Hari Ketujuh (GMHK) Advent.
Hadir dalam acara ini, sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN; Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay; Kepala Kanwil BPN Sulut Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran; bupati dan wali kota se-Sulut; serta jajaran Forkopimda Sulut.
Penulis: Kadek Adnyana
Editor: Oka Suryawan
