Punya Waktu 10 Hari, Pol PP Minta Lapak Pedagang di Rest Area Shortcut Agar Dibongkar

Pertemuan antara Pejabat Satpol PP Provinsi Bali dan Buleleng bersama warga atau pedagang di Kantor Pol PP Buleleng
Pertemuan antara Pejabat Satpol PP Provinsi Bali dan Buleleng bersama warga atau pedagang di Kantor Pol PP Buleleng

BULELENG, balipuspanews.com – Keberadaan beberapa lapak pedagang di Rest Area Shortcut titik 5- 6 tepatnya di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada diminta agar dilakukan pembongkaran dalam waktu 10 hari kedepan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali.

Permintaan itupun mendapatkan respon dari para pemilik lapak supaya nantinya bisa dibuatkan kawasan untuk berjualan untuk para warga yang lapaknya dibongkar.

Hal itupun terungkap saat para pedagang bersama Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng melakukan pertemuan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng, Kamis (16/9/2021).

Kasatpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Darmadi menyampaikan bahwa sebelumnya telah menetapkan dalam waktu selama seminggu akan tetapi dari para pemilik lapak meminta keringanan waktu sehingga hal itu dipenuhi olehnya dan waktu menjadi 2 Minggu.

Bahkan para pedagang atau pemilik lapak sudah menyadari bahwa lokasi tersebut bagian dari yang dilarang untuk dibangun secara pribadi karena bukan haknya.

“Mereka sudah paham itu bersiap mereka membongkar sendiri kalaupun tidak dibongkar sendiri kami yang bantu bongkar dengan senang hati karena demi kebaikan bersama,” jelasnya usai mengadakan pertemuan bersama warga di Kantor Pol PP Buleleng.

Lebih lanjut dirinya mengatakan apabila dalam waktu yang telah diberikan belum dilakukan pembongkaran maka dengan terpaksa akan membongkar bersama anggotanya, sebab diakuinya di dalam Rest area merupakan salah satu bagian dari destinasi nantinya kalau sudah dilakukan penataan dengan baik maka semua jadi aman dan nyaman.

Namun untuk masalah tuntutan para pedagang pihaknya mencoba memberikan solusi dengan membuat lapak baru di masing-masing lahan milik pribadi yang tidak melanggar jalur hijau. Selain itu saran tersebut diberikan agar para pedagang tetap bisa nantinya berjualan.

“Saat ini kita arakan pedagang untuk berjualan di tempat mereka masing-masing. Namun tetap melihat tata ruang setempat. Jangan sampai membangun di jalur Hijau,” imbuhnya.

Sementara itu, Salah satu perwakilan pedagang bernama Jro Mangku Nyoman Inget,50, mengatakan bahwa mereka hanya ingin pemerintah memenuhi janji untuk membuka perekonomian seluas-luasnya terlebih saat pembangunan rest area sudah selesai. Para pedagang berharap bisa dibantu dibuatkan tempat khusus untuk berjualan di sekitar rest area yang akan dibangun.

“Kami mohon dengan sangat hormat agar bisa kembali berjualan disana apabila semua sudah selesai dibangun,” harapnya.

Pihaknya bersama empat pedagang lainya diberikan waktu dua minggu untuk membersihkan lapak-lapak jualan mereka. Saat proses pembangunan, pedagang tidak diizinkan kembali berjualan di sana. Jro Mangku Nyoman Inget warga Banjar Dinas Mertasari Desa Pegayaman mengaku akan berjualan di belakang tanah pribadinya.

“Sementara sih saya punya tanah pribadi tapi agak masuk 10 meter lagi. Tentu tempatnya kurang strategis,” tutupnya.

Penulis : Nyoman Darma 

Editor : Oka Suryawan