SE Penggunaan Endek Berlaku Hari Ini, Akademisi : Mari Kawal Efektivitasnya

Akademisi Universitas Ngurah Rai (UNR) Dr. Gede Wirata
Akademisi Universitas Ngurah Rai (UNR) Dr. Gede Wirata

DENPASAR, balipuspanews.com – Munculnya surat edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang pemakaian endek yang dimulai diterapkan, Selasa (23/2/2021), mendapat tanggapan dari akademisi Universitas Ngurah Rai (UNR) Dr. Gede Wirata.

Menurutnya, pemakaian endek sudah lumrah sejak dulu. Buktinya, di semua instansi pemerintah dan swasta pasti memiliki seragam kerja berbahan endek yang biasa digunakan seminggu sekali.

Wirata memberi gambaran, warga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah pun pasti memiliki baju endek yang biasanya digunakan saat menghadiri undangan pernikahan. Kesimpulannya, pakaian berbahan endek bukan permasalahan besar untuk diributkan.

Wirata menambahkan, kekisruhan terjadi karena faktor komunikasi pemerintah yang kurang bagus dan momentum yang tidak pas.

“Di era media sosial saat ini, pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, bahasanya harus jelas. Dan tentunya menyesuaikan dengan momentum agar tidak menjadi kontraproduktif dengan niat pemerintah yang sangat baik itu,” kata Wirata.

Kisruh bermula saat potongan video Gubernur Wayan Koster yang menyatakan “seluruh warga Bali” wajib menggunakan endek setiap Selasa viral di media sosial. Rata-rata netizen mencibir SE ini karena sebagian besar masyarakat Bali dilanda kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Semua berkonsentrasi pada kebutuhan primer. Sedangkan pakaian masuk kebutuhan sekunder yang dianggap tidak ‘urgen’.

Namun Wirata beryukur polemik SE penggunaan endek akhirnya mereda setelah gubernur menegaskan kembali bahwa SE tersebut ditujukan kepada pegawai pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, perguruan tinggi dan pegawai dengan gaji tetap lainnya. Sehingga masyarakat yang kehilangan mata pencaharian tidak merasa “diwajibkan” meskipun sebenarnya imbauan.

Setelah polemik mereda, pemerintah diharapkan memantau efektivitas SE tersebut hingga manfaatnya benar-benar dirasakan para perajin dan pelaku usaha kain tenun tradisional Bali, terutama soal produksi dan harga.

“Jangan sampai kain-kain dari luar masuk ke Bali dengan harga yang lebih terjangkau. Kita tidak bisa melarang orang luar jualan ke Bali, dan tidak bisa melarang orang belanja yang lebih murah. Siapapun yang lebih murah, pasti itu yang laku. Itu sudah hukum pasar,” tegas Wirata.

Untuk itu, SE 04/2021 harus dikawal sesuai esensinya yakni pemberdayaan kain tenun atau kain tradisional Bali.

“Masyarakat pasti kebingungan membedakan mana kain Bali asli dengan yang dari luar. Kalimat ini agak bias. Perlu diedukasi lagi,” ungkap Wirata memungkasi.

Penulis : Budiarta

Editor : Oka Suryawan