DENPASAR, balipuspanews.com – Bertambahnya jumlah korban meninggal akibat Coronavirus Desease (Covid-19) di Bali, menjadi perhatian serius Gabungan Tim Penanganan Penyebaran (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali dengan membentuk tim khusus penanganan jenazah Covid-19.
Hal ini tertuang berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor : 281/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 tentang Tim Penanganan Jenasah COVID-19, dipandang perlu melakukan peningkatan kesiapsiagaan terhadap penanganan jenasah.
Terkait hal ini, seluruh GTPP Covid-19 Kabupaten/Kota se-Bali dimohon menyiapkan tim untuk menangani jenasah yang meninggal akibat Covid-19, yaitu yang terdiri dari tim pemulasaran jenasah dan tim evakuasi/pemakaman.
“Ditegaskan Tim Penanganan Jenasah agar melibatkan unsur TNI dan Polri,” tegas Dewa Indra.
Disamping itu, dalam surat tersebut, seluruh rumah sakit rujukan Covid-19, wajib membentuk Tim Pemulasaran Jenasah. Sedangkan Tim Evakuasi atau Pemakaman dibentuk dari unsur luar rumah sakit dengan tugas pokok antara lain membantu evakuasi ke instalasi penanganan atau pemulasaran jenasah.
Tim ini nantinya akan mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait seperti keluarga korban, keamanan dan atau tempat pemakaman atau krematorium, mengkoordinasikan mobil jenasah, membantu evakuasi dari kamar jenasah dan ditempat pemakaman.
Seperti diketahui, berdasarkan data terkahir terhimpun jumlah korban meninggal akibat Covid-19 di Pulau Dewata berjumlah total 13 orang, terdiri dari 11 WNI dan 2 WNA.
Pihaknya kembali mengingatkan adanya Surat Edaran Nomor : 270/GugasCovid19/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Evaluasi Screening PPLN. Disampaikan beberapa penyesuaian pengaturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) antara lain seluruh PPLN akan tetap dilakukan Swab Tes dengan PCR oleh Gugus Tugas Provinsi Bali, kecuali yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari GGTP Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil Negatif.
Dalam SE tersebut, penanganan PPLN diatur melalui mekanisme GGTP Covid-19 Provinsi Bali bertugas mengkoordinasikan keterlibatan pihak agen tenaga kerja dalam pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Anak Buah Kapal (ABK), antara lain menyediakan akomodasi/penginapan selama waktu tunggu hasil Swab Tes PCR.
Menurut Dewa Indra, PPLN yang tidak ada agennya, maka setelah dilakukan Swab di Provinsi agar dijemput langsung oleh Kabupaten/Kota dan dikarantina sampai dengan keluarnya hasil Swab Tes PCR.
Sedangkan PPLN yang sudah memiliki Surat Keterangan Sehat (Klirens) dari GGTP Covid-19 Nasional yang menyatakan sudah mengikuti test PCR dengan hasil Negatif, setibanya di Bali agar dijemput langsung oleh Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat diserahkan ke Satgas Gotong Royong Desa Adat masing-masing untuk melakukan karantina mandiri.
Untuk hasil Swab Tes PCR positif tetap akan ditangani langsung oleh GGTP COVID-19 Provinsi Bali.
Sedangkan PPLN yang tidak memiliki KTP wilayah Bali namun dengan alasan khusus tinggal di Bali maka GGTP Covid-19 Provinsi Bali mengijinkan yang bersangkutan untuk melakukan karantina mandiri dengan syarat memiliki hasil Swab Tes PCR negatif dan melengkapi Surat Pernyataan serta Surat Jaminan.
Lebih jauh Dewa Indra sebelumnya telah menyempatkan diri meninjau langsung laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar.
Laboratorium ini disiapkan untuk bisa segera melaksanakan uji swab berbasis PCR sehingga masyarakat tidak menunggu lama hasil dari pengujian PCR tersebut.
“Masyarakat kami imbau dalam upaya menekan kasus transmisi lokal maka masyarakat harus sadar dan disiplin dalam melakukan upaya pencegahan virus ini,” papar Dewa Indra mengajak disiplin.
Penulis/Editor : Budiarta/Artayasa
