Badung, balipuspanews.com – Wakil Bupati, Ketut Suiasa, menyambut baik serta mengapresiasi langkah pembayaran iuran non tunai. Hal tersebut disampaikan disela-sela Launching Layanan E-Retrubusi/ Sistem Iuran Pengelolaan Pasar Elektronik (SIPPE), Rabu (19/12)
“Kami atas nama Pemerintah Daerah menyambut baik, respon positif, danendoronf aiatem ini bisa terqujud dan astungkara pada hari ini bisa kita launching,” paparnya.
Diera digital ataupun online saat ini sinergritas kita tingkatkan, lebih-lebih langkah ini khususnya disektor usaha sangat memberi kontribusi yang positif dan produktif dalam efisiensi, epektifitas dan optimalnya sinergi kerja produksi yang dihasilkan.
Sistem pengelolaan keuangan ini merupakan suatu arahan presiden sedapat mungkin dan seoptimal mungkin untuk bisa mewujudkannya dari jajaran daerah. Pasalnya, perintah ataupun arahan tersebut silaksanakan di daerah. Skala rasional bisa terwujud, apabila skala daerah bisa terwujud pula.
“Kita selalu taat asas, asas ini tidak hanyabyanh tercantum dalam undang-undang, dan peraturan formal, tetapi arahan pimpinan negara itu adalah asas kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah, maka begitu ada arahan presiden maulun edaran Mendagri yang berkaitan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), ini sudah bisa kita wujudkan,” katanya.
Hal senada dikatakan Causa Ima Karana, selaku direktur Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali mengatakan, sebagaimana telah dicanangkan pada 14 Agustus Tahun 2014 mengenai (GNNT) antara BI, instansi Kementrian dan pelaku industri, khususnya terkait pengelolaan keungan daerah , mulai 1 Januari 2018, Pemerintah Kabupaten atau Kotawajib “melaksanakan transaksi- transaksi non tunai untuk lenerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan dan melaksanakan transaksin non tunai pengelola daerah dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Dengan implementasi Quik Respon code pembayaran retribusi pasar atau SIPPE, penerimaan Perumda Pasar Mangu Giri Sedana dilakukan secara non tunai dan melalui sistem perbankan.
“Kami ikut bangga dan beaar hati atas langkah-langkah atau terobosan yang mampu kita tempuh bersama guna mewujudkan sistem penerimaan atau pengeluaran tata kelola yang lebih epektifitas dan efisien,” jelasnya.
Jika sebelumnya pelaksanaan dan pengelola retribusi pasar atau iuran pengelola pasar dilakikan sscara tunai, maka mulai hari ini diimplementasikan penerimaan retribusi pasar melalui pemrosesan pembayaran dengan metode absensi pedagang pasar, menggunakan QR code yang berbasis Busic Saving AC Count (BSA) serta proses auto debet, sehingga transaksi menjadi lebih praktis, cashless, cepat, sesuai dan aman.
“Selain dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pedagang pasar, juga memberikan manfaat pemerintah daerah yaitu, mencegah penerimaan uang palsu, mengontrol dengan mudah menghindari salah hitung, transaksi tercatat secara otomatis, serta memudahkan sistem pencatatan yang lebih transparan,” katanya. (bud/art/tim)
