Gianyar, balipuspanews.com – Kabupaten Gianyar yang mencatat kasus korupsi relatif rendah, dengan jumlah kasus Antara dua sampai tiga kasus setiap tahunnya, diapresiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Tidak hanya itu, kini Kantor BPCB Bali yang ada di desa Bedulu Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, diusulkan sebagai salah satu kandidat sebagai lembaga dengan wilayah bebas korupsi (WBK).
Usulan ini didasari atas kinerja serta upaya penanggulangan korupsinya diilai salah satu yang terbaik di tanah air.
Kepala BPCB Bali, Wayan Muliarsa yang dijumpai disela sela pembekalan seputar penanggulangan korupsi di aula kantor BPCB, mengakui penunjukkan pihaknya sebagai duta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai WBK. Penunjukkan itu dilandasi pada kinerja jajaranya serta komitmen seluruh jajarannya dalam mewujudkan layanan yang maksimal dan bebas korupsi.
Muliarsa mengakui, selain BPCB Bali sepuluh lembaga lain dari 43 lembaga lain yang ada dibawah Kemndikbud, juga ditunjuk sebagai duta WBK di tingkat nasional tahun ini.
“Selain BPCB Bali, ada sepuluh lembaga lain yang ada di bawah Kemndikbud mengikuti penilaian ini, sehingga kami harapkan BPCB Bali yang mewilayahi Bali, NTB dan NTT mampu lolos serta memperoleh status WBK,” harap Wayan Muliarsa.
Dengan lolosnya memperoleh status WBK tersebut, Muliarsa mengaku tidak hanya Gianyar khsusnya dan Bali umumnya selama ini bersih dari tindak pidana korupsi, namun keuntungan finansial pihak pegawai serta anggota ASN dilingkunga BPCB akan meningkat pula. “Dengan ditetapkan sebagai WBK, nantinya tukin atau tunjangan kinerja seluruh jajaran ASN di BPCB Bali akan meningkat pula,’’ kata kepala BPCB yang ada di perbatasan Desa Bedulu Kecamata Blahbatuh dengan desa Pejejng Kecamatan Tampaksiring.
Senada dengan kepala kantor BPCB Bali, Wakapolres Gianyar Kompol I Nengah Sadiartha, mengakui penunjukkan sebagai WBK itu patut disykuri serta harus diperjuangkan secara optimal. Selain sulit diperoleh melalui status WBK itu otomatis akan mengangkat nama Gianyar sekaligus mengangkat kesejahteraan pegawai. Karena status WBK itu, niscaya tunjangan kinerja pegawai juga meningkat pula.
Wakapolres Nengah Sadiartha menambahkan, di wilayah hokum Polres Gianyar belakangan ini jumlah kasus tindak pidana korupsi relative rendah, antara`dua sampai tiga kasus setiap tahunnya.
Kualitas kasusnya pun diakui mantan Wakapolres Klungkung ini, tidak seperti daerah lain dengan jumlah yang fantastis. Kasus korupsi yang terjadi di wilayah hokum Gianyar, diakui tidak mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah besar. Namun demikian ditegaskan pihak kepolisan tetap melakukan penindakan sesuai aturan yang ada.
Wakapolres Gianyar juga mengakui, wilayah bebas korupsi yang berkaitan dengan tunjangan kinerja ASN termasuk TNI Polri, kini terus digelorakan pemerintahan Presiden Jokowi. Upaya dimaksudkan untuk memerangi kasus korupsi yang belakangan ini terus menggerogoti keuangan Negara.
Selain lembaga pemerintahan, sejumlah lembaga kepolisian yang kini telah masuk katagori WBK diantaranya Polres Gresik, Polres Sidoarjo dan Polres Jember karena kinerja serta pelayanan informasi publiknya telah masuk katagori memuaskan.
