29.8 C
Denpasar
22/05/2022, 9:34 PM
advertisementspot_img
NasionalJakartaKritik ke Parpol Harus Disuarakan DPD RI

Kritik ke Parpol Harus Disuarakan DPD RI

balipuspanews google news

JAKARTA, balipuspanews.com – Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena sudah dipilih rakyat secara langsung, bukan dipilih secara simbolik.

Hal ini untuk menyempurnakan kedudukan sistem bikameral dalam ketatanegaraan kita yang terdiri dari dua kamar atau joint session antara DPR dan DPD yang memiliki kewenangan, serta kesetaraan hak yang sama di parlemen.

“DPD kita kan sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah dipilih oleh rakyat ngapain kewenangannya simbolik. Jadi harus diberi kewenangan yang kuat. Sehingga bikameralisme kita menjadi sempurna,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk ‘Penguatan Lembaga DPD RI, Perlukah?’, Rabu (26/1/2022) petang.

Menurut Fahri, agar sistem tersebut menjadi sempurna, maka DPD harus berani mengkritik partai politik (parpol) di DPR. Sebab, yang bisa mengkritik DPR hanyalah DPD.

“Yang bisa kritik parpol itu, itu hanya kamar sebelahnya. Karena itu saya sarankan tolong (DPD) kritik ke parpol juga disuarakan. Sebab keterpilihan anggota DPD, nggak ada hubungannya dengan parpol. Karena itu lah bikameral kita itu salah satunya adalah DPD juga harus mengkritik DPR ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, beban kerja yang dimiliki DPR sangatlah banyak. Banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh DPR, namun disayangkan beban kerjanya tersebut tidak diserahkan ke DPD.

“Coba bayangkan jika sebagian pekerjaan itu dibagi, dikonkretkan misalnya UU sudah memberikan kewenangan otonomi daerah, hubungan pusat daerah tapi coba dikonkretkan, baik hak legislasi, anggaran maupun pengawasan, saya kira itu lebih berimbang dua kamar cabang kekuasaan ini,” ujarnya.

Baca Juga :  Lembaga Adat dan Dinas Diminta Perkuat "Pesaja"

Selain itu Partai Gelora, lanjut Fahri, juga menginginkan agar DPD diisi oleh tokoh-tokoh daerah dari kesultanan seperti Wakil Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin, yang memiliki kekuasaan riil terhadap rakyatnya di daerah, kalau dipilih inshaALLAH menang.

“Saya sering mengatakan bagaimana DPD bisa mewakili champion-champion daerah yang dulu pernah ada. Anggota DPD RI bisa diisi oleh sultan-sultan yang masih ada di Indonesia, seperti Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore 950 tahun itu penguasa Pasifik dulu. Papua dulu punyanya Tidore. Tapi sekarang alhamdulillah jadi anggotanya Pak Sultan (Sultan Baktiar Najamudin),” katanya.

Fahri melihat DPD RI bisa menjadi sarana atau wadah bagi para sultan di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan pikirannya bagi pembangunan bangsa dan negara.

“DPD menurut saya bisa menjadi salah satu penampungnya, khususnya saat pemilu agar sultan-sultan ini bisa disalurkan. Mungkin, kalau DPD kita ambil 20 persen dari perwakilan riil yang mungkin tidak harus dipilih, bisa saja reformasi itu kita lakukan ke depan,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh cendikiawan muslim Prof Azyumardi Azra. Azyumardi menilai DPD sebagai wujud dari kedaulatan daerah, tapi tidak punya kewenangan, meski dipilih langsung oleh rakyat.

Kondisi tersebut, sengaja diciptakan untuk penguatan peran presiden dan oligarki partai politik di DPR untuk melucuti kedaulatan rakyat dan daerah. Sehingga parlemen saat ini terkesan kembali seperti tukang stempel.

Baca Juga :  Patung Kalantaka Kalanjaya di Banjar Sindu Kelod Diresmikan

“DPR saat ini seperti apa yang disebut orang sebagai tukang stempel kemauan presiden, seperti diloloskannya Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dan UU Ciptaker,” ujar Azyumardi.

Karena itu, ia menilai kehadiran DPD saat ini boleh dikatakan antara ada dan tiada, karena tidak memiliki kewenangan legislasi yang memadai, sehingga penguatan DPD menjadi urgent.

“Tapi waktunya tidak tepat sekarang ini. Banyak orang menolak, bukan melokan amandemen untuk memberikan kekuatan konstitusional bagi DPD, tetapi banyak yang khawatir amandemen UUD 1945 seperti membuka kotak pandora,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan, banyak aspirasi daerah yang diabaikan DPR seperti usulan RUU Daerah Kepulauan dan RUU Bumdes yang sudah bertahun-tahun diusulkan tidak mendapat perhatian, bahkan dikeluarkan dari Prolegnas.

Sementara, kata Sultan, banyak undang-undang yang sudah diketok DPR tanpa memperhatikan aspirasi DPD, sehingga rentan gugatan karena unsur politisnya dan pembahasannya dilakukan dilakukan dalam waktu singkat seperti UU Cipta Kerja dan UU IKN (Ibu Kota Negara).

“Ya kalau temen-temen DPR mau teruskan, teruskan saja tapi lihat saja nanti ini, rawan sekali di chalange oleh kelompok civil society, termasuk kemarin soal IKN. Kita berikan catatan kritis, kita setuju, bukan tidak setuju. Tapi, dengan begitu gampangnya DPR ketok palu RUU Cipta Keja, IKN dan saya kira hampir semua RUU dilakukan terburu-buru,” ujarnya.

Baca Juga :  Harkitnas 2022, Puan Ajak Kobarkan Semangat Gotong Royong Bangkit dari Covid-19

Seharusnya DPR mendengarkan aspirasi daerah seperti yang diwakili DPD. Sebab, suara rakyat yang memilih 136 anggota DPD setara dengan 70 juta suara, sehingga keterwakilannya sangat kuat karena juga dipilih langsung oleh rakyat.

“Gagasan besar Partai Gelora untuk penguatan kelembagaan DPD, memancing kita untuk memunculkan UU sendiri, UU DPD RI. Kalau di UU MD3 itu payung kita sekarang, kita tidak bisa keluar dari sana. Kita akan mengambil langkah out the box, pilihan langkah ektra, bukan ekstra parlemen seperti misalnya kita tidak terlibat kalau ada RUU lagi. Biar kita tidak ada beban, dan bisa punya legal standing, kalau sekarang kan tidak bisa karena terlibat sejak awal,” katanya.

Akademisi Ilmu Politik Univeritas Indonesia Hurriyah berharap agar DPD bisa meningkatkan perannya di parlemen, karena aspirasi rakyat di DPR yang diwakili parpol banyak menimbulkan problem dan kekecewaan masyarakat.

Hurriyah menilai, munculnya DPD juga tidak bisa dilepaskan dari persoalan representasi politik, untuk memperkuat keterwakilan masyarakat dan daerah yang selama ini dinilai terlalu sentralisasi.

“Saya kira semangat penguatan lembaga DPD RI bisa mengembalikan kepentingan publik serta memastikan lembaga DPD sebagai representasi institusi politik bagi masyarakat daerah, sehingga perannya bisa optimal di parlemen,” kata Hurriyah.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

- Advertisement -
- Advertisment -

Terpopuler

Balipuspanews TV
Video thumbnail
Jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng Mengucapkan Selamat Hari Suci Idul Fitri 1443 Hijriah
01:09
Video thumbnail
Jelang Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok di Karangasem Masih Stabil
01:11
Video thumbnail
Pelaku Illegal Logging Ditangkap Petugas TNBB
01:29
Video thumbnail
Memasuki Bulan Ramadhan, Kunjungan Wisatawan ke Desa Penglipuran Menurun
01:23
Video thumbnail
Tahap Perbaikan, Pelabuhan Padangbai Hanya Operasikan Satu Dermaga
01:27
Video thumbnail
Wujudkan Keselamatan Mudik Lebaran, Dishub Denpasar Cek Kondisi Angkutan
02:26
Video thumbnail
Nikahi Wanita Pujaan, Tersangka Narkoba Dikawal Ketat Polisi
03:03
Video thumbnail
Panen Raya, Karangasem Semakin Menggeliat Jadi Sentra Kapas
03:58
Video thumbnail
Jelang Arus Mudik, Sejumlah SPBU di Jembrana Diperiksa
02:41
Video thumbnail
Denpasar Akan Jadi Pilot Project Transisi Energi Bersih
02:29
Video thumbnail
Diserbu Pembeli, Agen Migor Curah di Pasar Negara Kehabisan Stok
01:42
Video thumbnail
Stok Solar untuk Nelayan Mulai Aman
02:17
Video thumbnail
Megangsingan Diinstruksikan Jadi Agenda Rutin Kepariwisataan
03:19
Video thumbnail
Kasus Gigitan Anjing Rabies Terus Bertambah, Vaksinasi Digencarkan di Zona Merah
01:47
Video thumbnail
Desa Adat Gerokgak Segera Buat Upacara Pasca Sejumlah Makam Dirusak Misterius
02:47
Video thumbnail
Kue “Hati” yang Dibagikan kepada Siswa SMP di Gianyar Negatif Narkoba
03:14
Video thumbnail
Orang Tak Dikenal Bagikan Kue ke Anak Sekolah Viral di Medsos, Polisi Lakukan Pengecekan
02:09
Video thumbnail
Percetakan Terbakar, Api Hanguskan Ribuan Naskah Ujian SD dan SMP se Kabupaten Buleleng
03:27
Video thumbnail
Pertamina Buka Suara Terkait Pasokan Pertalite dan Solar
03:07
Video thumbnail
Covid 19 Melandai, Kasus DBD Melonjak di Karangasem
01:34
Video thumbnail
449 Ribu Lebih Unit Motor di Bali Nunggak Pajak
03:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Dimulai Lagi, Sejumlah Sekolah Masih Terapkan PTM Terbatas
02:09
Video thumbnail
BBM Naik, Pertalite Mulai Langka di Gianyar
01:34
Video thumbnail
April 2022, Sebagian Besar Wilayah Karangasem Diperkirakan Memasuki Awal Musim Kemarau
02:04
Video thumbnail
Harga Minyak Curah di Karangasem Merangkak Naik
01:13
Video thumbnail
Selama Tiga Bulan, Kasus Gigitan Anjing Rabies di Jembrana Tertinggi di Bali
01:24
Video thumbnail
Erick Thohir Minta Fasilitas UMKM Lokal Diperluas di Pelabuhan Sanur
02:13
Video thumbnail
Sembahyang ke Pura Besakih Kena Retribusi, Ini Penjelasan Pengelola
02:30
Video thumbnail
Harga Lebih Murah, Warga Rela Antre Beli Migor Curah
01:09
Video thumbnail
Hujan Deras di Desa Mayong, Jalan Utama Sebagian Ambles Tergerus Longsor
01:49
Video thumbnail
Warga Korban Banjir di Desa Pengambengan Mulai Mengeluh Gatal gatal
02:07
Video thumbnail
Masyarakat yang Ikut Vaksinasi dan Bawa Sampah Plastik, Dapat Sembako
02:54
Video thumbnail
Bangkitkan Heritage City Tour, Sejumlah Dokar Gratis Disediakan di Denpasar
02:06
Video thumbnail
Vaksinasi Booster Masih Rendah, Buleleng Terus Kejar Target
02:31
Video thumbnail
BOR di Rumah Sakit Kabupaten Buleleng 1,72 persen
01:52
Video thumbnail
Presiden Jokowi Terima Pebalap MotoGP di Istana Merdeka
02:28
Video thumbnail
Desa Beraban dan Dauh Peken, Tabanan Ditetapkan Sebagai Desa Ramah Perempuan & Peduli Anak Bersinar
03:49
Video thumbnail
Tanah dan Air Suci dari Pura Pusering Jagat untuk IKN Nusantara Disaksikan Jokowi
03:57
Video thumbnail
Denpasar Targetkan Cakupan Vaksinasi Booster Capai 50 Persen di April 2022
02:33
Video thumbnail
Seluruh RTH Dibuka, Masyarakat Diimbau Jangan Lengah Prokes
01:32
Video thumbnail
Bookingan Kamar Hotel Penonton Moto GP Mandalika di Karangasem Terancam Batal
01:32
Video thumbnail
PTM di Buleleng Masih Dibatasi 50 Persen
01:45
Video thumbnail
Ribuan Lebih Produk Bernilai Puluhan Juta Hasil Penindakan Loka Pom Dimusnahkan
02:37
Video thumbnail
Pendakian Lewat Jalur Pura Pasar Agung Dilarang Jelang Piodalan Purnama Kedasa
01:29
Video thumbnail
Isoter Asrama Undiksha Ditutup
01:52
Video thumbnail
Kasus Terus Melandai, Vaksinasi Booster di Buleleng Terus Digencarkan
01:49
Video thumbnail
Genjot Vaksinasi Booster, Pemkab Jembrana Juga Sediakan Hadiah Menarik
02:26
Video thumbnail
Volume Sampah di Denpasar Meningkat 20 Persen Pasca Nyepi
02:32
Video thumbnail
PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang 1 14 Maret 2022 di 320 Daerah Level 3
01:57
Video thumbnail
Ratusan Personil Kebersihan Disiagakan Saat Malam Pengerupukan
01:33
Member of