JAKARTA, balipuspanews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya penanganan praktik penipuan (scam) di sektor jasa keuangan secara cepat dan memberikan efek jera, termasuk melalui kerja sama internasional dengan Australia.
“Scam bergerak dengan sangat cepat, berkembang dalam skala besar, dan memanfaatkan celah di antara sistem maupun yurisdiksi antarnegara. Oleh karena itu, kerja sama lintas negara bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, dalam sambutannya pada kegiatan Australia-Indonesia Anti-Scam Workshop di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Ia melanjutkan, ancaman scam dan fraud kini telah berkembang menjadi risiko sistemik terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem keuangan. Scam tidak lagi bersifat insidental atau terbatas pada satu sektor, melainkan telah meluas lintas sektor dan lintas negara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital serta celah antarsistem.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa scam merupakan ancaman serius bagi keseluruhan ekosistem keuangan. Laporan terkait scam dan fraud di sektor jasa keuangan di Indonesia pun mengalami peningkatan signifikan, mencapai lebih dari 530 ribu kasus dalam waktu relatif singkat.
Hal ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas, koordinasi, serta respons yang lebih terstruktur dalam penanganan scam.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, OJK bersama kementerian dan lembaga terkait terus memperkuat koordinasi melalui Satgas PASTI dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Berbagai langkah percepatan penanganan telah dilakukan, mulai dari pemblokiran rekening, nomor telepon, hingga penutupan situs yang terindikasi digunakan dalam aktivitas penipuan keuangan.
“Deteksi dini, tindakan yang lebih cepat, dan pencegahan kerugian sebelum meluas menjadi prioritas,” kata Dicky.
Pendekatan proaktif dalam penanganan penipuan transaksi keuangan dijalankan melalui empat pilar utama, yaitu pencegahan (prevention), deteksi (detection), disrupsi (disruption), dan penegakan hukum (enforcement).
Pada aspek pencegahan, OJK fokus meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas frontliner melalui pemanfaatan teknologi. Pada aspek deteksi, OJK mendorong pemanfaatan data, kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), serta sistem peringatan dini (early warning system).
Selanjutnya, pada aspek disrupsi, OJK bersama pemangku kepentingan bergerak cepat dalam melakukan pemblokiran rekening dan menghentikan aliran dana. Sementara pada aspek penegakan hukum, OJK memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum guna memastikan akuntabilitas dan efek jera bagi pelaku.
Workshop yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan sejumlah narasumber dari OJK serta berbagai lembaga, antara lain Australian Treasury, Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), Australian Securities and Investments Commission (ASIC), Optus, Australian Federal Police, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Indosat, serta BCA.
Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dan diikuti sekitar 100 peserta secara luring yang berasal dari kementerian/lembaga anggota Satgas PASTI, industri jasa keuangan, dan industri telekomunikasi. Selain itu, sekitar 100 peserta lainnya mengikuti secara daring dari anggota Satgas PASTI daerah dan Kantor OJK Daerah.
Melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, peran, pendekatan, serta studi kasus penanganan penipuan antarlembaga dalam workshop ini, kerja sama Indonesia dan Australia dalam penanganan penipuan di sektor keuangan diharapkan semakin meningkat.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara OJK dan Pemerintah Australia melalui Prospera, Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian, khususnya dalam upaya pelindungan konsumen.
Penulis : Kadek Adnyana
Editor : Oka Suryawan
