DENPASAR, balipuspanews.com – Hari ini, Senin (6/7/2020), Dewan Bali menggelar Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020.
Adapun pembahasan pada rapat paripurna ini yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 dan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050.
Pada saat penyampaian pandangan umum, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali meminta agar anggaran sektor pertanian di Bali dinaikkan secara konsisten.
Menurut Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, I Wayan Gunawan, selama ini sektor sudah terjadi dikotomi antara sektor pertanian dan pariwisata.
Padahal semestinya, sektor pertanian dan pariwisata seharusnya seiring sejalan serta saling menunjang.
“Untuk itu Fraksi Partai Golkar mendorong saudara Gubernur meningkatkan sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah Bali,” ujar Gunawan.
Gunawan meminta agar Gubernur Bali secara konsisten menaikkan anggaran sektor pertanian sehingga menjadi minimal 5 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.
Selain meminta agar adanya pengembangan sektor industri pengolahan produk-produk sektor pertanian, Gunawan juga meminta Gubernur Bali untuk menumbuhkembangkan entrepreneur, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); dan petani muda keren atau petani milenial dengan melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta.
Hal tersebut juga dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan yang didukung anggaran dari APBD Provinsi Bali.
Sementara itu, menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana (Unud), Prof. I Wayan Windia, keseriusan pembangunan sektor pertanian memang bisa dilihat dari dana yang disalurkan melalui APBD.
Dalam APBD tersebut harusnya muncul berupa program beserta dananya yang akan dijalankan guna membangun pertanian.
Jika dilihat selama ini dari APBD yang disalurkan, Pemprov Bali masih sangat kurang memperhatikan sektor pertanian, dimana alokasi APBD Provinsi Bali ke sektor pertanian masih berada dibawah dua persen.
Padahal Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menginginkan agar APBD yang dialokasikan ke sektor pertanian minimal 10 persen.
“Jadi jauh sekali dari standar minimal yang diharapkan atau yang diimbau oleh FAO itu,” kata dia.
Pihaknya menyampaikan, seharusnya Pemprov Bali menaikkan anggaran untuk pembangunan sektor pertanian.
Terlebih, pada tahun ini Pemprov Bali menaikkan dana bantuan ke desa adat menjadi Rp 300 juta. Di tengah adanya kenaikan bantuan kepada desa adat, dana yang diberikan kepada subak justru tidak mengalami kenaikan sama sekali.
Dari hal itu menunjukkan, bahwa orientasi pembangunan Pemprov Bali tidak berada di sektor pertanian, baik itu kepada para petani sendiri maupun lembaga pertanian seperti subak.
“Jadi semuanya masih jauh dari harapan untuk mengembangkan pertanian dan mengembangkan lembaga-lembaga yang ada di pertanian,” paparnya.
Ia menilai, seharusnya Pemprov Bali dan pemerintah yang lain kini mulai mendidik lembaga pertanian, khususnya subak di Bali, agar bisa berekonomi.
“Jadi subak harus diperkuat dan diberdayakan, jangan dilemahkan lagi,” cetusnya.
Selain dilihat dari segi anggaran, ketidakseriusan pembangunan pertanian di Bali juga bisa dinilai dari minimnya produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) di bidang pertanian yang harusnya dicetuskan oleh Pemprov bersama DPRD Bali.
Dirinya mengatakan, salah satu Perda yang harusnya dibuat yakni tentang Pertanian Berkelanjutan.
Penulis : Ni Kadek Rika Riyanti
Editor : Oka Suryawan
